Dugaan Keterlibatan Kapolsek Dalam Aktivitas PETI Di Nanga Taman Sekadau Mencuat,Kapolres Tutup Mata

DelikBerita.com Sekadau, Kalimantan Barat — Dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali mencuat di wilayah Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau. Temuan ini berdasarkan hasil investigasi lapangan dan keterangan sejumlah narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan.

Aktivitas PETI dilaporkan masih berlangsung di beberapa titik, di antaranya di Desa Koman, Desa Kiungkang, dan Desa Senangak, wilayah Nanga Taman. Kegiatan tersebut disebut berjalan relatif lancar tanpa hambatan berarti, meskipun secara hukum jelas tergolong ilegal.

Menurut keterangan narasumber, praktik PETI diduga berjalan dengan adanya setoran rutin atau “upeti” kepada pihak tertentu. Untuk aktivitas di wilayah sungai, setoran disebut mencapai sekitar Rp2,5 juta, sedangkan untuk kegiatan di darat berkisar Rp1,5 juta. Pola ini diduga menjadi faktor utama tetap berlangsungnya aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut.

Lebih lanjut, narasumber juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan Kapolsek setempat yang disebut membekingi aktivitas tersebut. Tidak hanya itu, Kapolres Sekadau turut disorot karena dinilai belum menunjukkan langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan anggotanya apalagi sekelas Kapolsek yang ikut bermain didalam kegiatan ilegal, apakah Kapolres cuma tutup mata dan berpura-pura tidak mengetahui hal tersebut.

Padahal sebelumnya, Kapolda Kalimantan Barat telah menyampaikan komitmen untuk memberantas segala bentuk aktivitas ilegal, termasuk PETI, yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Namun, kondisi di lapangan dinilai berbanding terbalik dengan pernyataan tersebut.

Warga setempat pun mulai angkat suara dan mendesak aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polda Kalbar, untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan transparan.

“Kami butuh bukti nyata, bukan hanya janji. Jangan ada pembiaran terhadap aktivitas ilegal,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Kode Etik Profesi Polri (Perpol No. 7 Tahun 2022) Melarang anggota menyalahgunakan wewenang serta menerima suap atau gratifikasi, dengan sanksi hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) Ancaman hukuman penjara 4–20 tahun atau seumur hidup serta denda hingga Rp1 miliar bagi aparat yang menerima suap.

Penyalahgunaan Wewenang (KUHP Pasal 421) Ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan.

Keterlibatan dalam Pertambangan Ilegal (UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba) Ancaman pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar, termasuk bagi pihak yang turut serta atau membekingi.

Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di lapangan. Masyarakat berharap adanya investigasi independen, perlindungan terhadap saksi, serta transparansi dalam penanganan kasus agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

Ketua NU Apresiasi Kinerja Pemerintah, Minta Kritik Harus Objektif dan Tidak Memecah Belah

Ketua Tanfidziyah PC Nahdlatul Ulama Ketapang KH Abdullah Al Faqir

DelikBerita.com Ketua Tanfidziyah PC Nahdlatul Ulama Ketapang, KH Abdullah Al Faqir, menilai kepemimpinan Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, bersama Wakil Bupati Jamhuri Amir selama satu tahun terakhir menunjukkan kinerja yang baik dan terarah.

Menurutnya, berbagai langkah pembangunan yang telah dilakukan patut diapresiasi, terutama dalam mendorong percepatan ekonomi daerah. Salah satu upaya strategis yang dinilai tepat adalah dengan memprioritaskan pembangunan akses transportasi sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi.

“Apa yang sudah dilakukan selama ini sangat baik. Upaya percepatan ekonomi dengan mendahulukan pembangunan infrastruktur, khususnya akses transportasi, merupakan langkah yang patut didukung bersama,” ujarnya, Jumat (03/04/2026).

Ia menilai, konsep percepatan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah tidak lahir secara instan, melainkan telah melalui perencanaan yang matang, bahkan sejak sebelum kepemimpinan saat ini berjalan. Fokus pada pembangunan infrastruktur dinilai selaras dengan prinsip dasar penguatan ekonomi daerah.

Selain itu, keterbukaan pemerintah daerah juga menjadi poin penting yang diapresiasi. Selama satu tahun terakhir, komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat dinilai terus terbangun secara aktif guna menyerap aspirasi, saran, dan masukan.

“Komunikasi yang terus dijalin dengan semua elemen adalah bagian dari kepemimpinan yang baik. Ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak,” ungkapnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Khairat tersebut menegaskan bahwa masyarakat tidak cukup hanya menjadi pengamat, tetapi juga perlu berperan aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran demi kemajuan daerah, baik di sektor infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan.

Ia pun mengajak masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah yang telah berjalan, sekaligus berpartisipasi memberikan masukan yang konstruktif.

“Dukung program yang ada, dan berikan sumbangsih pemikiran. Dengan begitu, program strategis daerah dapat berjalan optimal dan memberi manfaat luas,” ajaknya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah tetap disampaikan secara bijak, objektif, dan tidak dilandasi oleh sentimen sempit atau picik sehingga tidak bisa menilai yang baik dan ini penyakit harus di obati. Maka mari mengkritik yang sehat yang justru menjadi bagian penting dalam mengawal pembangunan agar tetap berada pada jalur yang benar.

“Kritik itu penting, tetapi harus adil, berimbang, dan tidak didasari cara pandang yang sempit. Dengan sikap yang bijak, kita bisa menilai secara jernih mana yang sudah baik dan mana yang perlu diperbaiki,” tegasnya.

Ia berharap masyarakat tidak terjebak pada penilaian personal terhadap pemimpin, melainkan lebih fokus pada kinerja dan upaya nyata yang dilakukan untuk kemajuan Kabupaten Ketapang secara menyeluruh.

Ke depan, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk terus meningkatkan progres pembangunan, meskipun di tengah tantangan efisiensi anggaran. Dengan dukungan masyarakat dan sinergi semua pihak, pembangunan daerah diyakini dapat terus berjalan optimal.

“Yang terpenting adalah komitmen bersama untuk memajukan Ketapang. Selama itu terjaga, masyarakat tentu akan terus memberikan dukungan,” pungkasnya.

Bupati Ketapang Kunjungan Kerja ke Tanjung Lambai, Tegaskan Komitmen Pembangunan hingga Pelosok Daerah

Bupati Ketapang saat melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Lambai, Kecamatan Hulu Sungai, disambut masyarakat dan petugas lapangan.

DelikBerita.com Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S. STP., M. Si., melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Dusun Tanjung Lambai, Desa Senduruhan, Kecamatan Hulu Sungai, pada Sabtu (28/02/2026).

Kunjungan ini menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat setempat, khususnya dalam upaya percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil.

Dalam agenda tersebut, Bupati Alexander Wilyo memimpin langsung penancapan tiang listrik pertama di Dusun Tanjung Lambai bersama tim dari PLN dan masyarakat setempat. Dengan penuh semangat kebersamaan, Bupati turut bergotong royong memegang dan mengangkat tiang besi bersama warga sebagai simbol dimulainya pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut.

“Kehadiran saya di sini bukan sekadar kunjungan formal. Saya ingin merasakan langsung denyut kehidupan warga,” ujar Bupati di sela-sela kegiatan.

Penancapan tiang listrik ini menandai langkah konkret Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam menghadirkan akses listrik bagi masyarakat di wilayah pelosok, sebagai bagian dari komitmen pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai puncak rangkaian kunjungan, Bupati melakukan penandatanganan prasasti di atas papan kayu yang menjadi simbol ikonik kunjungan tersebut. Penandatanganan pada media kayu ini melambangkan bahwa komitmen pembangunan Pemerintah Daerah telah “terpahat” kuat di jantung Dusun Tanjung Lambai, sekaligus menjadi catatan sejarah atas kehadiran Bupati Ketapang di wilayah tersebut.

Selain agenda infrastruktur, Bupati juga menunjukkan kepedulian sosial dengan menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim dan warga kurang mampu. Bantuan tersebut merupakan wujud nyata perhatian Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah terpencil.

Bupati menegaskan bahwa kunjungan ini selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Ketapang.

“Kunjungan ini selaras dengan visi saya yaitu pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri; memastikan seluruh warga, tanpa terkecuali, merasakan manfaat nyata dari pembangunan daerah,” tandasnya.

Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, menjangkau wilayah-wilayah terluar, serta memastikan setiap sudut daerah mendapatkan perhatian dan sentuhan pembangunan yang berkelanjutan.

Seumur Jagung Dibangun, Jalan Produksi Perkebunan Sudah Ditumbuhi Semak Belukar, Inspektorat Diminta Turun Tangan.

DelikBerita.com Kapuas Hulu, Kalimantan Barat – Proyek pembangunan jalan produksi perkebunan untuk Kelompok Tani Sambus Jaya di Desa Sambus, Kecamatan Putussibau Utara, menuai sorotan publik.

Pasalnya, meski tergolong baru dikerjakan, kondisi di lapangan disebut-sebut sudah ditumbuhi semak belukar.

Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh CV. Muji Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp175.900.000,00, bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025, dengan masa pelaksanaan 30 hari kalender.

Program ini berada di bawah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.

Pantauan media di lokasi menunjukkan bahwa sebagian badan jalan masih ditumbuhi semak dan belum sepenuhnya terbuka secara maksimal.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai progres fisik pekerjaan serta kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak.

Sejumlah warga berharap proyek tersebut tidak sekadar formalitas administrasi, melainkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani.

Infrastruktur jalan produksi dinilai sangat penting untuk menunjang mobilitas dan distribusi hasil perkebunan masyarakat.

“Kalau jalan produksi ini bagus dan kuat, tentu sangat membantu petani. Tapi kalau kondisinya belum maksimal seperti ini, wajar kalau masyarakat bertanya,” ujar salah seorang warga.

Secara regulasi, pekerjaan konstruksi pemerintah wajib diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim teknis sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Pengawasan tersebut bertujuan memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, volume, dan mutu sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Menyikapi kondisi di lapangan, sejumlah pihak mendorong agar Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu melakukan peninjauan atau audit internal guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah.

Transparansi progres fisik serta keterbukaan informasi kepada publik dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan APBD.

Media ini juga mendorong adanya klarifikasi terbuka dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu maupun pihak pelaksana proyek terkait tahapan pekerjaan yang telah dilaksanakan serta target penyelesaian fisik di lapangan.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Ramadan Penuh Kepedulian, "BeriDampak" Bagikan 250 Takjil Gratis

penyerahan takjil gratis kepada warga sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.

DelikBerita.com Gerakan "BeriDampak" kembali menunjukkan konsistensinya dalam aksi sosial. Di bulan suci Ramadan ini, "BeriDampak" kembali membagikan 250 paket takjil gratis kepada masyarakat Ketapang yang tetap bekerja menjelang waktu berbuka puasa, Minggu (22/2/2026).

Berbeda dari kegiatan berbagi pada umumnya, aksi kali ini tidak dipusatkan di satu atau beberapa titik tertentu. Relawan "BeriDampak" justru menyasar langsung masyarakat yang masih beraktivitas di lapangan, seperti pekerja harian, tukang ojek, pedagang kecil, petugas kebersihan, hingga buruh yang masih bertugas saat waktu berbuka hampir tiba.

Dengan menyusuri sejumlah ruas jalan dan lokasi aktivitas warga, para relawan membagikan takjil secara langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang belum sempat menyiapkan hidangan untuk berbuka.

Inisiator Gerakan "BeriDampak", Theo Bernadhi, mengatakan kegiatan sosial ini merupakan komitmen pihaknya untuk terus memberikan dampak positif bagi banyak orang. Diakuinya melalui gerakan-gerakan sosial pihaknya berharap dapat hadir sebagai bentuk kepedulian antar sesama.

"Kegiatan ini merupakan gerakan sosial yang selalu kami ikhtiar untuk rutin dilaksanakan, di bulan suci Ramadan kami turun berbagi takjil gratis sebagai bentuk komitmen untuk memberikan dampak, karena beri dampak bukan cuma soal gerakan sosial semata, ini tentang kehadiran dan kepedulian,” katanya.

Theo melanjutkan, gerakan sosial ini akan terus dilaksanakan tidak hanya di momentum bulan suci Ramadan, seperti kegiatan-kegiatan sosial yang rutin dilaksanakan termasuk pembagian sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Gerakan ini akan terus kami lakukan, dengan berbagai aksi sosial, dengan harapan agar gerakan bisa memberikan dampak positif, membantu, meringankan dan menguatkan rasa kebersamaan,” tuturnya.

Respon masyarakat pun terlihat positif. Banyak pekerja yang menerima takjil mengaku terbantu, terutama karena masih berada di lokasi kerja menjelang waktu berbuka.

Setahun Kepemimpinan Alex-Jamhuri, Bersinergi Bangun Ketapang

Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Alexander Wilyo dan Jamhuri Amir

DelikBerita.com Pada 20 Februari 2026 kemarin, tepat setahun kepemimpinan Alexander Wilyo-Jamhuri Amir sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ketapang.

Alex bersyukur atas perjalanan satu tahun pemerintahan yang telah dilalui. “Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat-Nya satu tahun pemerintahan ini bisa terlewati dengan berbagai dinamika yang terjadi. Ini menjadi pengalaman dan pembelajaran berharga untuk mengambil langkah-langkah yang lebih baik ke depannya,” ungkap Alex.

Alex mengakui, selama satu tahun terakhir, berbagai tantangan dan dinamika menjadi bagian dari proses kepemimpinan. Namun menurutnya, seluruh pengalaman tersebut justru menjadi bekal penting dalam merumuskan kebijakan dan arah pembangunan yang lebih matang dan terukur.

Tak hanya refleksi, dia juga menyampaikan pesan terbuka kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang. Dia memohon doa restu, dukungan, serta sinergi dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Ketapang.

”Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Ketapang, mohon doa restu dan dukungannya. Mari bersama-sama kita membangun dan menjaga Kabupaten Ketapang ini,” ajaknya.

Alex menekankan bahwa membangun daerah tidak bisa dilakukan secara sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, DPRD, dunia usaha, tokoh masyarakat, hingga generasi muda.

”Kita harus bergotong royong, bersinergi dan berkolaborasi. Dengan kebersamaan, saya yakin Ketapang bisa terus maju dan berkembang,” tegasnya.

Alex juga mengapresiasi atas dukungan masyarakat selama satu tahun terakhir serta berharap semangat kebersamaan terus terjaga dalam melanjutkan pembangunan Kabupaten Ketapang ke depan. (*)

Sekda; Tidak Ada Lagi Kelalaian Administrasi

Sekda Ketapang, Repalianto, memberikan arahan saat meluncurkan dan sosialisasi Aplikasi E-Hibah 2026, Rabu (18/2).

DelikBerita.com Pemerintah Kabupaten Ketapang melaksanakan Re-launching dan sosialisasi Aplikasi E-Hibah 2026, Rabu (18/2). Hal ini sebagai langkah konkret dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan dana hibah daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, menegaskan bahwa pembaruan aplikasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis digital.

“Melalui aplikasi E-Hibah ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh proses pengajuan, verifikasi, hingga pencairan hibah terdokumentasi dengan baik secara digital. Ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan,” tegasnya.

Aplikasi E-Hibah 2026 dirancang untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan dana hibah, memperkuat sistem pengawasan internal, mengurangi potensi kesalahan prosedur dan administrasi, serta mempermudah masyarakat serta lembaga penerima hibah dalam mengakses informasi.

“Dengan sistem yang lebih sederhana dan informatif, kami berharap masyarakat dapat memahami alur pengajuan hibah secara jelas dan terbuka,” harapnya.

Repal juga mengingatkan bahwa dana hibah merupakan instrumen penting pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan sektor strategis lainnya. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan penuh tanggung jawab.

Dia juga turut menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku. Hal ini mengingat dana hibah dan bantuan keuangan menjadi salah satu fokus pengawasan, baik dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun lembaga pengawasan lainnya.

“Kita tidak boleh lagi ada istilah kelalaian administrasi atau kelalaian prosedur. Semua harus sesuai aturan. Aturan adalah pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan,” tegasnya.

Peluncuran aplikasi ini juga sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Informasi terkait hibah bukan merupakan informasi yang bersifat pribadi, sehingga dapat diakses masyarakat sesuai prosedur yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Ketapang mendorong seluruh perangkat daerah untuk responsif terhadap permintaan informasi publik, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan mekanisme yang telah diatur.

Melalui momentum re-launching ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk bersama-sama membangun sistem pemerintahan yang transparan, profesional, dan berintegritas. (*)