Bupati Serahkan Bantuan Nutrisi untuk Petugas Pemadam

Selain menyerahkan bantuan nutrisi, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo juga ikut membantu petugas memadamkan api di Nanga Tayap, Selasa (15/9) kemarin.

DelikBerita.com Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, kembali memberikan dukungan secara langsung kepada para relawan yang sedang melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Ketapang.

Usai melakukan kunjungan ke Kecamatan Nanga Tayap, bupati meninjau sekaligus membantu para petugas pemadam yang sedang memadamkan api di Desa Lembah Hijau 1, Kecamatan Nanga Tayap, Selasa (15/9).

“Saya ikut memadamkan api di lahan bergambut dalam yang menjadi salah satu tantangan utama penanganan Karhutla, sekaligus memberikan bantuan suplemen nutrisi dan kesehatan bagi petugas karhutla, Manggala Agni, Relawan Peduli Api, dan personel perusahaan yang terlibat dalam penanganan di lapangan,” kata Alex.

Kondisi di lokasi cukup berat karena kebakaran terjadi pada lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 10 meter. Api tidak hanya membakar permukaan, tetapi juga merambat di bawah tanah sehingga penanganannya membutuhkan waktu, air, tenaga, dan kewaspadaan yang tinggi.

Kondisi tersebut juga berdampak pada tanaman sawit. Akar yang terbakar dari bawah menyebabkan daya topang pohon melemah, sehingga pohon sawit dapat tumbang dengan sendirinya meskipun bagian atasnya masih terlihat berdiri.

Menurut bupati, untuk melokalisasi arah rambatan api, dilakukan penyekatan (firebreak) pada jalur-jalur kritis guna memutus mata rantai penjalaran api dan mencegah kebakaran meluas ke area lainnya.

Dukungan armada dan personel terus diperkuat untuk menjaga kestabilan pasokan air dalam proses pembasahan serta melakukan cooling down pada area yang telah berhasil dipadamkan.

Pada lahan gambut, penanganan tidak cukup hanya memadamkan api di permukaan, tetapi juga memastikan titik-titik panas di bawah permukaan dapat dikendalikan.

“Penyatuan sumber daya antar perusahaan secara terpadu serta koordinasi yang erat di lapangan menjadi faktor penting dalam upaya pengendalian karhutla. Dengan dukungan bersama, sekat pertahanan pada titik-titik kritis dapat berfungsi optimal sehingga laju api dapat dihalau secara efektif,” ungkapnya.

Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan dan evaluasi harian di posko taktis. Perubahan arah angin, kondisi sekat bakar, dan perkembangan titik api harus terus dipantau agar setiap perubahan situasi dapat segera direspons.

Di tengah kondisi tersebut, perhatian terhadap petugas yang bekerja di lapangan juga tidak boleh diabaikan. Dukungan nutrisi dan kesehatan diperlukan agar mereka tetap memiliki stamina dalam menjalankan tugas penanganan karhutla.

“Penanganan Karhutla membutuhkan kerja bersama, ketekunan, dan kewaspadaan. Api yang tampak kecil di permukaan bisa saja masih menyala dan terus merambat di bawah gambut, sehingga setiap titik harus dipastikan benar-benar terkendali,” pungkas Alex. (*)

Putra Gantikan Harris sebagai Kapolres Ketapang

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memberikan cinderamata kepada AKBP M. Harris, pada acara pisah sambut Kapolres Ketapang, Jumat (11/9) malam.

DelikBerita.com Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ketapang berganti. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Putra Pratama menggantikan AKBP Muhammad Harris sebagai Kapolres Ketapang.

Pelantikan Kapolres Ketapang berlangsung di Mapolda Kalbar pada Rabu (9/9). Sementara acara pisah sambut Kapolres di Ketapang berlangsung pada Jumat (11/9) malam di Ballroom Borneo Emerald Hotel Ketapang.

Acara tersebut dihadiri Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, dan jajaran Forkopimda Ketapang. Turut hadir para kepala OPD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan, purnawirawan Polri, PJU dan Kapolsek jajaran Polres Ketapang, pengurus Bhayangkari serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Muhammad Harris, mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran personel Polres Ketapang dan Bhayangkari yang selama ini telah bekerja keras serta setia mendampingi setiap langkah pengabdiannya.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat kekhilafan, kekurangan, maupun tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan. Dirinya juga menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Putra Pratama sebagai Kapolres Ketapang yang baru.

Sementara itu, Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, mengapresiasi dan terima kasih atas kepemimpinan, dedikasi serta berbagai karya terbaik yang telah ditorehkan AKBP Muhammad Harris selama memimpin Polres Ketapang. Menurutnya, berbagai pondasi dan prestasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk terus dilanjutkan dan dikembangkan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Banyak pondasi kokoh dan prestasi yang telah diukir. Kami bertekad untuk melanjutkan program-program baik yang telah berjalan serta merawat sinergi yang telah terbangun,” ungkap Putra.

Kepada seluruh unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, jajaran OPD dan para pimpinan perusahaan, pihaknya memohon doa restu, bimbingan serta kerja sama yang erat. “Kepolisian tidak dapat berdiri sendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegas Putra.

Dia menambahkan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan hasil dari komunikasi, koordinasi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Dia mengajak seluruh personel Polres Ketapang dan Bhayangkari untuk bersama-sama merapatkan barisan, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang responsif, humanis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Mari kita bersama-sama menjaga marwah institusi Polri yang kita cintai ini dan terus hadir memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang,” tambahnya.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada AKBP Muhammad Harris atas kontribusi, pemikiran, kerja keras dan pengabdiannya selama menjalankan amanah sebagai Kapolres Ketapang. Bupati juga menyambut kedatangan AKBP Putra Pratama beserta keluarga di Ketapang.

“Kami berharap sinergi antara Polres Ketapang, Pemerintah Kabupaten Ketapang, Forkopimda serta seluruh elemen masyarakat dapat semakin kuat,” harap Alex.

Malam kenal pamit tersebut ditutup dengan suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Kapolres lama sekaligus doa dan dukungan bagi Kapolres baru dalam melanjutkan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di Ketapang. (*)

Pemda Olah dan Bagikan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan

Warga antusias mengantri untuk mendapatkan air bersih yang sudah diolah dan layak untuk dikonsumsi.

DelikBerita.com Akibat kemarau panjang, sejumlah sumber air dan sumur warga mulai mengering. Kondisi ini semakin sulit karena sebagian aliran Sungai Pawan telah mengalami intrusi air laut, sehingga tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.

Sebagai upaya membantu masyarakat yang terdampak, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama TNI dan Polri menghadirkan layanan pengolahan air bersih berteknologi Reverse Osmosis (RO). Pelayanan pengolahan air bersih ini dilakukan di beberapa lokasi di Ketapang.

Di Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, layanan pengolahan air bersih dilaksanakan menggunakan mobil water treatment bantuan Mabes TNI yang diperbantukan untuk Ketapang dan dioperasikan bersama Kodim 1203/Ketapang.

Melalui fasilitas ini, air diolah langsung di lokasi menjadi air bersih yang aman dan layak konsumsi bagi masyarakat. Bahkan, air bisa langsung diminum.

Di Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayonh, layanan serupa dilaksanakan menggunakan mobil pengolah air bersih dari Brimob Polda Kalimantan Barat yang diperbantukan untuk Kabupaten Ketapang dan didukung oleh Polres Ketapang.

Selain itu, kendaraan pengolah air bersih ini juga dikerahkan ke Desa Sukamaju, Kecamatan Muara Pawan. Kehadiran fasilitas ini menjadi solusi cepat untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih di tengah keterbatasan sumber air akibat kemarau yang berkepanjangan.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengatakan bantuan ini disalurkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau panjang. Langkah cepat ini diambil guna memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat di tengah keterbatasan akses air bersih.

Dia menjelaskan, air bersih merupakan kebutuhan dasar sekaligus sumber kehidupan yang menentukan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemenuhan akses air bersih menjadi perhatian bersama, terlebih di tengah musim kemarau yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bagi warga.

“Pemerintah Kabupaten Ketapang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Mabes TNI, Kodim 1203 Ketapang, Brimob Polda Kalbar, dan Polres Ketapang atas sinergi serta dukungan yang diberikan dalam membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau,” ungkap Alex.

Dia berharap semoga ikhtiar bersama ini mampu meringankan beban masyarakat, baik dalam menghadapi krisis air bersih maupun ancaman kebakaran hutan dan lahan.

“Mari terus merawat alam yang telah menghidupi kita, memperkuat semangat gotong royong, dan saling membantu dalam setiap situasi. Bersama-sama, mari kita jaga Kabupaten Ketapang agar tetap menjadi rumah yang aman, nyaman, dan penuh harapan bagi seluruh warganya,” ajaknya.

Mobil pengolahan air bersih ini akan terus beroperasi dan berkeliling ke sejumlah daerah di Ketapang untuk membantu masyarakat mendapatkan air bersih yang layak konsumsi. (*)

DPRD Bahas Perubahan APBDP 2026

TAPD Ketapang yang dipimpin Sekda Ketapang, Repalianto, menghadiri rapat bersama Banggar Ketapang, Rabu (9/9).

DelikBerita.com Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ketapang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketapang 2026, Rabu (9/9). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ketapang, Achmad Soleh.

Pembahasan dalam rapat difokuskan pada sejumlah aspek penting yang berkaitan dengan perubahan APBD Ketapang 2026. Di antaranya penyesuaian program dan kegiatan pemerintah daerah, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui pembahasan bersama tersebut, Banggar DPRD dan TAPD melakukan pencermatan terhadap berbagai rencana perubahan anggaran agar dapat diselaraskan dengan kebutuhan daerah serta target pembangunan yang telah ditetapkan.

Rapat ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, mengingat setiap perubahan anggaran perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat.

Sejumlah Anggota Banggar DPRD Ketapang yang hadir di antaranya Gusmani, Polonius Polo, Erpuat, Riyan Herianto, Akim, Irawan, Ery Setiawan, Yang Kim, Nasdiansyah, serta M. Puadi.

Sementara itu, dari unsur TAPD Ketapang dihadiri Sekretaris Daerah Ketapang, Repalianto, bersama Asisten II Setda Ketapang, Donatus Franseda, Kepala Bapenda Ketapang, Devie Frantito, Kepala BKAD Ketapang, Antonius Bobby, serta Kepala Bapeda Ketapang, Harto.

Pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD diharapkan dapat menghasilkan rumusan perubahan APBD yang tepat sasaran, realistis, serta mampu mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Ketapang. (*)

Ketapang Terima Rp20 M untuk Tangani Karhutla

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyambut Menhut RI, Raja Juli Antoni, saat tiba di Bandara Rahadi Oesman Ketapang, Selasa (8/9).

DelikBerita.com Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, mengunjungi Ketapang. Menhut tiba di Ketapang pada Selasa (8/9). Kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, dan jajaran Forkopimda Ketapang.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat melihat secara langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sekaligus memperkuat koordinasi penanganan karhutla di Ketapang yang masih menjadi salah satu wilayah prioritas di Kalimantan Barat.

Dari bandara, Menteri Kehutanan bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan. Di lokasi tersebut dilakukan peninjauan terhadap lahan yang terdampak kebakaran serta koordinasi dengan pihak PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa (MPK).

Usai peninjauan, rombongan melanjutkan kegiatan ke Kantor Bupati Ketapang untuk mengikuti pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Ketapang dan unsur terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Menhut menekankan pentingnya kerja kolektif dan gotong royong dalam menangani Karhutla. Meskipun jumlah titik panas (hotspot) di Ketapang mulai mengalami penurunan, upaya pengendalian tetap harus dilakukan secara maksimal.

Menhut juga meminta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dilanjutkan, penguatan water bombing, peningkatan sarana dan prasarana, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla.

“Pemerintah Kabupaten Ketapang memperoleh bantuan dari Presiden Republik Indonesia sebesar Rp20 miliar untuk mendukung penanganan sarana dan prasarana Karhutla,” ungkap Menhut.

Menhut juga meminta jajaran Polres Ketapang memasang plang peringatan pada lokasi-lokasi lahan yang terbakar sebagai bagian dari langkah pencegahan.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo menyampaikan bahwa Ketapang telah mengalami kondisi tanpa hujan selama 69 hari. Kondisi tersebut menyebabkan kekeringan dan turut menimbulkan kesulitan dalam memperoleh air bersih.

“Karhutla di Ketapang tercatat sebanyak 240 kejadian, dengan luas lahan terbakar mencapai 3.212,9 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 1.682,6 hektare telah berhasil dipadamkan. Ada 10.55 kasus ISPA akibat paparan asap kebakaran,” ungkap Alex.

Keterbatasan peralatan dan sumber air menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman, terutama pada wilayah gambut. Penanganan dilakukan melalui pemadaman darat dan udara.

Dari sisi penegakan hukum, Polres Ketapang telah menangani 17 laporan polisi terkait Karhutla dan menetapkan enam tersangka yang ditahan. Selain itu, sebanyak 60 personel BKO Brimob telah diperbantukan dan ditempatkan di Kecamatan Muara Pawan, Kendawangan, Matan Hilir Utara dan Matan Hilir Selatan.

Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh menyampaikan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum dalam penanganan Karhutla. Pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja dan melanggar ketentuan harus mendapatkan tindakan sesuai aturan yang berlaku. Namun, proses penegakan hukum juga perlu dilakukan secara objektif dan proporsional dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat di lapangan.

“Kita mendukung penegakan hukum apabila memang ditemukan masyarakat atau pihak tertentu yang terbukti melakukan kesalahan, termasuk apabila dengan sengaja melakukan pembakaran dan melanggar aturan,” ujar Sholeh.

Menurutnya, apabila ditemukan adanya pihak tertentu yang menggerakkan atau memobilisasi masyarakat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, hal tersebut juga perlu ditelusuri secara menyeluruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Yang memang terbukti melakukan pelanggaran tentu harus ditindak sesuai aturan. Tetapi masyarakat juga harus kita lindungi. Penanganannya harus tegas, tetapi tetap humanis dan berkeadilan,” tegasnya. (*)

Ketapang Tanggap Darurat Karhutla

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menetapkan status Tanggap Darurat Karhutla, Rabu (2/9).

DelikBerita.com Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi menaikkan status penanganan bencana dari siaga menjadi Tanggap Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Keputusan ini diambil setelah kondisi Karhutla di Ketapang terus memburuk dan menimbulkan dampak yang semakin luas terhadap kehidupan masyarakat.

Hingga awal September 2026, kebakaran tercatat telah melanda 15 dari 20 kecamatan di Ketapang. Tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, Karhutla juga berdampak pada kualitas udara yang semakin menurun, meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serta munculnya krisis air bersih di sejumlah wilayah akibat musim kemarau yang berkepanjangan.

Penetapan status tanggap darurat diputuskan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Rabu (2/9). Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah terkait, serta camat dan kepala desa se-Ketapang yang mengikuti secara daring.

Alex mengatakan, perubahan status ini bukan sekadar administrasi, melainkan langkah strategis agar seluruh sumber daya yang tersedia dapat digerakkan secara maksimal dan lebih cepat dalam menghadapi situasi yang berkembang.

“Penetapan status tanggap darurat ini menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh, termasuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk penanggulangan Karhutla,” kata Alex.

Menurutnya, dukungan personel di lapangan saat ini relatif memadai. Selain unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat, bantuan personel juga datang dari luar Kalimantan, termasuk dari satuan Brimob dan TNI yang diperbantukan untuk memperkuat upaya pemadaman.

Namun demikian, tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada jumlah personel, melainkan keterbatasan sarana pendukung, terutama sumber air dan peralatan pemadaman di sejumlah lokasi yang sulit dijangkau.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta Pemerintah Pusat meningkatkan intensitas operasi water bombing guna mempercepat pengendalian api, khususnya di wilayah pedalaman dan lahan mineral yang sulit diakses melalui jalur darat.

“Kita minta tambahan intensitas water bombing di Ketapang ditingkatkan. Ini sangat efektif untuk daerah pedalaman atau di kawasan tanah mineral,” ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa usulan penambahan helikopter water bombing telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Selain itu, dukungan juga diharapkan dapat diberikan oleh Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) di bawah Kodam XII/Tanjungpura guna memperkuat operasi pemadaman dari udara.

Saat ini dua unit helikopter bantuan BNPB telah berada di Bandara Rahadi Oesman Ketapang. Satu unit digunakan untuk operasi water bombing. Sementara satu unit lainnya digunakan untuk patroli dan survei udara guna memantau perkembangan titik-titik kebakaran.

Meski demikian, Alex menilai jumlah tersebut masih belum ideal mengingat luasnya wilayah terdampak dan meningkatnya jumlah titik api.

“Idealnya makin banyak makin bagus, di tengah kondisi karhutla yang semakin meluas dan memburuk,” paparnya.

Selain kebutuhan armada udara, dia juga menyoroti pentingnya ketersediaan bahan bakar avtur yang menjadi faktor penentu kelancaran operasi pemadaman dari udara.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta dukungan dari Pertamina agar dapat menjamin ketersediaan avtur selama masa tanggap darurat berlangsung.

“Kita butuh avtur. Ini kaitannya dengan Pertamina. Saya berharap Pertamina pusat juga memberikan perhatian terhadap kondisi yang sedang kita hadapi dan dapat membantu penyediaan avtur,” ujarnya.

Keberadaan tambahan helikopter tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila kebutuhan bahan bakarnya tidak tersedia. “Keberadaan helikopter water bombing tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila ketersediaan avtur tidak terpenuhi,” paparnya.

Dia berharap seluruh dukungan dari berbagai pihak dapat bergerak cepat tanpa terhambat proses birokrasi yang panjang, mengingat situasi di lapangan membutuhkan respons yang segera dan terukur.

Selain fokus pada upaya pemadaman, pemerintah daerah juga memberikan perhatian serius terhadap dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh kabut asap.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa kualitas udara di Kabupaten Ketapang telah mencapai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sekitar 300 yang masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mencatat sebanyak 803 kasus ISPA yang berkaitan dengan memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran.

Data tersebut menjadi peringatan bahwa karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

“Saya meminta Dinas Kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar mampu memberikan layanan optimal bagi masyarakat yang terdampak,” ujarnya.

Pemerintah juga mulai mewaspadai potensi munculnya penyakit lain yang berkaitan dengan musim kemarau dan keterbatasan air bersih, termasuk diare dan gangguan kesehatan lainnya.

Masyarakat diimbau agar menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan mengurangi perjalanan ke wilayah yang terdampak asap tebal. “Kalau tidak ada keperluan mendesak, jangan lewat Jalan Pelang dulu,” imbaunya.

Bahkan, apabila kondisi dinilai semakin membahayakan keselamatan pengguna jalan, Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak menutup kemungkinan untuk menutup sementara akses Jalan Pelang. “Kalau memang tidak memungkinkan lagi, tutup saja Jalan Pelang agar tidak ada korban dengan kondisi yang ada,” tambahnya.

Di tengah situasi yang semakin ekstrem dan mengkhawatirkan, bupati meminta seluruh camat dan kepala desa memperkuat langkah pencegahan di wilayah masing-masing. Pemerintah kecamatan dan desa diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun hutan dalam bentuk apa pun. Larangan tersebut juga mencakup pembakaran sampah rumah tangga yang berpotensi memicu kebakaran lebih besar di tengah kondisi cuaca yang sangat kering.

“Tidak boleh membakar dalam bentuk apa pun dan tujuan apa pun. Tahan dulu. Bakar sampah pun jangan dulu,” tegas Alex.

Selain itu, seluruh perangkat daerah juga diminta memperkuat kampanye pencegahan dengan memasang baliho, spanduk, serta menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran.

Dia menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya bergerak ketika ada kunjungan pejabat atau pimpinan daerah ke lokasi kejadian. “Saya dengar ada kades dan camat yang tidak aktif. Ada saat ada Pak Dandim, Bupati, Kapolres baru ada di lapangan. Harus aktif dalam situasi karhutla yang mengkhawatirkan,” katanya.

Kecepatan penanganan di tingkat bawah menjadi faktor penting untuk mencegah meluasnya kebakaran dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Selain menghadapi kebakaran, pemerintah daerah juga harus menangani persoalan kekeringan dan kesulitan air bersih yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Seluruh pihak diajak memperkuat semangat gotong royong, saling membantu, dan memastikan warga yang mengalami kesulitan memperoleh dukungan yang diperlukan.

Status tanggap darurat yang telah ditetapkan diharapkan mampu mempercepat mobilisasi sumber daya, memperkuat dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta meningkatkan efektivitas penanganan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat.

“Di tengah tantangan yang sedang dihadapi, satu pesan yang terus digaungkan adalah bahwa Ketapang merupakan rumah besar kita bersama. Menjaga hutan, mencegah kebakaran, menggunakan air secara bijak, serta saling membantu warga yang terdampak merupakan bentuk tanggung jawab bersama demi melindungi daerah yang kita cintai,” pungkas Alex. (*)

Ikkramat Gelar Shalat Istisqa di Keraton Matan

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, hadir dalam pelaksanaan Salat Istisqa di Keraton Matan, Sabtu (22/8).

DelikBerita.com Sekitar 500 orang melaksanakan shalat Istisqa di halaman Keraton Matan, Kecamatan Benua Kayong, Sabtu (22/8). Shalat ini merupakan ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan di Ketapang.

Shalat Istisqa yang digelar Dewan Mangku Ikatan Keluarga Besar Kerajaan Matan Tanjungpura (DM Ikkramat) tersebut dihadiri Bupati Ketapang, Alexander Wilyo.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Ikkramat yang telah menyelenggarakan Shalat Istisqa dengan penuh khidmat,” kata Alex.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi daerah.

“Saya sangat mengapresiasi inisiatif ini sebagai ikhtiar batin menghadapi musim kemarau, sekaligus memperkuat tali silaturahmi antarumat dan antargolongan,” ujarnya.

Alex menegaskan, kehadirannya di tengah masyarakat merupakan bagian dari komitmennya sebagai kepala daerah untuk mengayomi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan.

“Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Mari kita jaga, rawat, dan doakan bersama agar senantiasa diberkahi air hujan, ketenteraman, dan kesejahteraan,” ajaknya.

Dia berharap doa dan ikhtiar yang dilakukan bersama tersebut mendapat rida Tuhan Yang Maha Kuasa serta membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Ketapang.

“Semoga doa dan ikhtiar kita semua dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan membawa keberkahan bagi seluruh warga Ketapang,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DM Ikkramat, Uti Royden Top, mengatakan Salat Istisqa digelar sebagai bentuk ikhtiar bersama menghadapi musim kemarau berkepanjangan yang menyebabkan hujan belum kunjung turun di wilayah Ketapang.

Dia menjelaskan, kegiatan tersebut juga merupakan bentuk sumbangsih Ikkramat kepada pemerintah daerah dan masyarakat Ketapang dalam menghadapi kondisi kemarau melalui ikhtiar batin.

“Kita berharap doa dan ikhtiar bersama ini diijabah Allah SWT. Semoga Ketapang dihindarkan dari segala bencana dan segera diberikan hujan yang berkah serta bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup,” ujarnya.

Uti Royden juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Ketapang yang menyempatkan diri melihat langsung pelaksanaan Salat Istisqa. Kehadirannya menunjukkan hubungan yang baik antara ulama dan umara dalam membangun Ketapang secara bersama-sama.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bupati Ketapang. Beliau sudah kami anggap sebagai bagian dari keluarga besar Keraton Kerajaan Matan Tanjungpura. Kehadiran beliau juga menunjukkan bahwa ulama dan umara dapat berjalan seiringan dengan baik,” pungkasnya. (*)

Evaluasi Kinerja, Bupati Minta OPD jaga Tren Positif

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memberikan arahan saat memimpin rapat evaluasi pembangunan triwulan II, Selasa (18/8).

DelikBerita.com Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, didampingi Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, memimpin rapat evaluasi pembangunan triwulan II tahun 2026, Selasa (18/8) kemarin.

Rapat tersebut menjadi bagian dalam mengevaluasi capaian pembangunan selama triwulan II sekaligus mempersiapkan pelaksanaan perubahan APBD Ketapang 2026.

Alex menegaskan bahwa evaluasi pembangunan harus menghasilkan perubahan yang nyata dan lebih baik bagi masyarakat. Dia meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak hanya mempertahankan capaian, tetapi terus mendorong kemajuan di berbagai sektor.

Menurutnya, filosofi Ketapang maju dan mandiri harus diwujudkan melalui kemajuan dalam seluruh aspek pembangunan. “Kemajuan tersebut harus tercermin dalam kinerja pemerintah maupun manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Alex.

Bupati juga menyoroti pentingnya menjaga indikator pembangunan daerah agar terus menunjukkan tren positif. Dia meminta setiap perangkat daerah bekerja secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan.

Selain capaian pembangunan, dia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih aktif menginformasikan berbagai program dan kegiatan kepada masyarakat.

“Publik perlu mengetahui bahwa pemerintah daerah terus bekerja dan hadir melalui berbagai pelayanan serta program pembangunan,” ungkap Alex.

Sementara itu, Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh angka statistik.

“Indikator yang tidak kalah penting adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dan hasil pembangunan,” paparnya.

Oleh karena itu, dia meminta kepada seluruh perangkat daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan, agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (*)

Ratusan Peserta Ramaikan Turnamen Menyumpit ‎Patih Jaga Pati 2026

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, dan Forkopimda, mencoba menyumpit saat acara pembukaan Menyumpit Patih Jaga Pati Cup 2026, Sabtu (15/8).

DelikBerita.com Semangat melestarikan tradisi dan memperkuat rasa nasionalisme mewarnai pelaksanaan Kejuaraan Menyumpit Patih Jaga Pati 2026. Kejuaraan yang digelar dalam rangka menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus Anniversary Sanggar Kepatihan ini berlangsung mulai 15-17 Agustus. ‎

Selain lomba menyumpit, kegiatan juga diramaikan dengan berbagai perlombaan tradisional dan hiburan, baik kategori individu maupun kelompok. Di antaranya lomba gasing, tarik tambang, panjat pinang, remi box, gaplek, catur, bola dangdut, karaoke, serta sejumlah perlombaan lainnya. ‎ ‎

Ketua Panitia, Merlin Ayen, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mewariskan sekaligus mengenalkan tradisi kepada masyarakat. ‎

“Ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tapi juga menjadi ruang pewarisan dan pengenalan tradisi bagi masyarakat yang harus kita jaga dan kita kembangkan,” katanya. ‎ ‎

Menurutnya, melalui kegiatan tersebut diharapkan generasi muda semakin mengenal dan mencintai olahraga serta budaya daerah. ‎

Dia juga berharap Kejuaraan Patih Jaga Pati Cup dapat terus dilaksanakan dan ke depan menjadi salah satu agenda budaya yang mampu mempertemukan masyarakat sekaligus memperkuat kecintaan generasi muda terhadap warisan daerah. ‎ ‎

Sementara itu, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, yang juga Ketua Sanggar Kepatihan, mengatakan menyumpit merupakan bagian dari olahraga sekaligus budaya yang telah berkembang hingga tingkat internasional.

“Menyumpit ini olahraga dan budaya yang sudah diakui dan diselenggarakan sampai tingkat internasional,” kata Alex. ‎ ‎

Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dia berharap semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air dapat terus dipupuk melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dan generasi muda. “Semoga nasionalisme serta rasa cinta tanah air ini bisa kita pupuk dan terus tumbuh,” harapnya. ‎

Melalui Patih Jaga Pati Cup 2026, tradisi menyumpit tidak hanya dipertandingkan sebagai sebuah perlombaan, tetapi juga dihadirkan sebagai bagian dari identitas budaya yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya. (*)

Pimpin Apel, Bupati Minta ASN Tak Pakai LPG Subsidi

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memberikan arahan saat memimpil apel, Jumat (17/7).

DelikBerita.com Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Ketapang, Jumat (17/7) pagi. Apel bulanan yang digelar rutin setiap tanggal 17 tersebut diikuti oleh seluruh pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ketapang.

Alex mengatakan, apel gabungan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi sarana penting untuk mempererat silaturahmi, memperkuat koordinasi, sekaligus melakukan konsolidasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang agar tetap berjalan dalam satu irama membangun daerah.

“Banyak hal yang harus kita koordinasikan bersama. Melalui apel gabungan ini kita memastikan seluruh jajaran pemerintah tetap solid dalam menjalankan tugas, fungsi, dan amanah pelayanan kepada masyarakat,” kata Alex.

Dalam kesempatan tersebut, Alex menyoroti persoalan distribusi LPG 3 kilogram yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat. Dia menegaskan bahwa gas bersubsidi tersebut merupakan hak masyarakat kurang mampu serta pelaku usaha mikro dan kecil sehingga pendistribusiannya harus tepat sasaran.

Dia meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM bersama instansi terkait untuk terus melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak terhadap pangkalan maupun pengecer.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan adanya praktik penjualan LPG dengan harga yang jauh di atas ketentuan maupun distribusi yang tidak tepat sasaran.

“Sidak jangan berhenti. Kita harus memastikan LPG 3 kilogram benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Pemerintah harus hadir melindungi masyarakat,” tegasnya.

Alex juga meminta seluruh ASN menjadi teladan dengan tidak menggunakan LPG bersubsidi apabila masih mampu menggunakan tabung nonsubsidi. “Jangan sampai kita justru mengambil hak masyarakat yang memang berhak menerima subsidi,” ungkapnya.

Selain LPG, dia juga menyoroti distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertalite, yang sempat mengalami keterlambatan pasokan. Pemkab Ketapang telah melakukan koordinasi langsung dengan Pertamina untuk mengetahui penyebab kelangkaan yang terjadi.

Menurut hasil koordinasi tersebut, keterlambatan distribusi disebabkan oleh terganggunya pasokan dari terminal BBM induk, sehingga suplai ke SPBU di Ketapang ikut terlambat.

Meski demikian, dia menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap selesai begitu saja. Pemerintah daerah tetap akan terus mengawal distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Selain itu, dia juga meminta agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan menjual Pertalite kepada masyarakat dengan harga yang tidak wajar. “Walaupun kewenangan pemerintah daerah terhadap BBM terbatas, kita tidak boleh menutup mata. Kita tetap harus hadir menjaga kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dalam arahannya yang lain, Alex kembali mengingatkan seluruh ASN, kepala perangkat daerah, camat, lurah hingga kepala desa agar menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penyelenggaraan pemerintahan telah memiliki aturan yang jelas sehingga setiap aparatur cukup bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing secara profesional. “Kita bekerja berdasarkan sistem. Semua sudah diatur oleh undang-undang dan regulasi. Jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah daerah bukan hanya bupati semata, melainkan seluruh unsur pemerintahan mulai dari wakil bupati, sekretaris daerah, kepala perangkat daerah, camat hingga kepala desa. Seluruh jajaran harus saling mendukung dan saling menguatkan demi terciptanya pelayanan publik yang semakin baik.

Secara khusus bupati juga memberikan perhatian kepada para kepala desa dan camat agar benar-benar memahami serta menjalankan kewenangan yang dimiliki. Dia mengingatkan agar setiap kepala desa memahami aturan mengenai pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, hingga berbagai regulasi lainnya sebagai pedoman dalam bekerja.

Sementara kepada para camat, bupati meminta agar mampu menjadi pembina sekaligus motor penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. “Kepala desa dan camat adalah ujung tombak pemerintah. Jalankan kewenangan dengan baik dan tetap tegak lurus terhadap kebijakan pemerintah daerah,” pesannya.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong sebagai kekuatan sosial bangsa. Gotong royong tidak hanya diterapkan dalam pembangunan infrastruktur desa, tetapi juga dalam kehidupan sosial, budaya, keagamaan, hingga menjaga kebersihan lingkungan.

Dia berharap kepala desa mampu menggerakkan seluruh potensi masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan hingga perusahaan yang berada di wilayahnya untuk bersama-sama membangun desa.

“Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Menjaganya bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat,” pungkasnya. (*)