Desa Harus Inovatif

Admin1
DPRD - Juni 18, 2022

DelikBerita.com - Indikator Desa Mandiri mencapai 68 item. Apapun itu, terpenting bagaimana agar program ini dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat di desa bersangkutan.

“Tujuan utama dari Desa Mandiri itu bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” kata Ketuaa Komisi A Dewan Perwakillan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Santosa, kemarin.

Konsep Desa Mandiri, di antaranya mesti memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Keberadaan BUMDes ini harus dapat menciptakan perputaran ekonomi di desa itu,” jelas Sanntos.

Perputaran ekonomi yang dimaksudkannya politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, masyarakat di desa tersebut mempunyai daya jual dan beli. “Kemudian finansialnya juga terbangun,” katanya.

Misalnya, lanjut Santosa, dengan cara memberikan kredit berupa benih sayuran untuk ditanam petani. “Hasilnya berupa sayur mayur, petani jual. Tentu ini akan meningkatkan ekonomi di desa itu,” ujar Santosa mencontohkan.

Selain BUMDes, Desa Mandiri juga mesti mempunyai sarana pendidikan, transportasi dan komunikasi. Semuanya itu bermuara pada peningkatan perekonomian desa.

“Kalau tidak bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, sebenarnya desa itu tidak bisa disebut sebagai Desa Mandiri,” tegas Santosa.

Sebenarnya, kata Santosa, Pemerintah Pusat (Pempus) telah memberikan Dana Desa 70 persen untuk pembinaan masyarakat, dan 30 persen untuk infrastruktur dan lainnya.

“Cuma banyak desa yang masih ‘bermain’, tidak fokus pada peningkatan produksi mereka,” ungkap Santosa.

Kepala Desa dan Camat sebagai koordinator wilayah, menurut Santosa, semestinya memetakan (mapping) apa-apa saja yang mesti dikembangkan. “Harusnya desa mempunyai inisiatif dan inovatif untuk itu, tidak monoton,” tuturnya.

Banyak potensi di desa yang bisa digali dan ditingkatkan untuk menciptakan perputaran ekonomi di desa. Tetapi, kata Santosa, harus didukung infrastruktur yang memadai. “Berupa sarana dan prasarana yang bagus, lahannya juga harus bagus,” jelasnya.

Sayangkan satu kesatuan untuk perputaran ekonomi di desa itu dihadapkan pada kendala tidak berjalannya Komunikasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) beberapa pihak.

“Contoh, suatu tempat tidak membutuhkan benih kedelai, melainkan membutuhkan benih jagung. Tetapi pemerintah memberi benih kedelai. Ini kan tidak cocok,” paparnya.

Olehkarenanya, Santosa berharap Bupati Sintang dapat menciptakan KIS ini, baik dengan Pempus maupun Pemkab. “Supaya program ini tidak tumpang tindih,” pungkas Santosa, wakil rakyat dari Dapil Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu ini.