Jamhuri Hadiri Musrenbang Kalbar di Pontianak

delikberitaketapang
Ketapang - Mei 05, 2025

Jamhuri Hadiri Musrenbang Kalbar di Pontianak

Wabup Ketapang, Jamhuri Amir, menghadiri Musrenbang RPJMD Kalbar 2025-2029 dan RKPD Kalbar 2026, Senin (5/5).

DelikBerita.com Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat 2025-2029 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalimantan Barat 2026, Senin (5/5) kemarin. Acara berlangsung di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan delapan usulan proyek strategis pembangunan infrastruktur kepada pemerintah pusat dalam Musrenbang Kalimantan Barat, sebagai bagian dari upaya mendukung perwujudan visi jangka menengah nasional dan visi jangka menengah Kalbar 2025–2029.

“Sinergi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah adalah suatu keharusan. Melalui Musrenbang kali ini, kami menyampaikan beberapa usulan yang kami pandang dapat mempercepat transformasi pembangunan di Kalimantan Barat,” katanya.

Dia menjelaskan, usulan tersebut selaras dengan tema dan fokus pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Delapan usulan yang diajukan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari konektivitas jalan, penguatan infrastruktur pelabuhan dan bandara, hingga dukungan pembangunan kawasan perbatasan.

Salah satu usulan yang disampaikam adalah pembangunan Outer Ring Road dan Jembatan Kapuas III untuk mendukung kelancaran arus logistik dan mengurangi kemacetan di Pontianak.

Norsan menegaskan usulan tersebut merupakan bagian dari intervensi kebijakan pembangunan kawasan yang telah tertuang dalam lampiran RPJMN 2025–2029. “Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pemerintah pusat dapat mengimplementasikan usulan-usulan itu secara menyeluruh,” ungkapnya.

Dia menegaskan, pihaknya mendukung penuh seluruh program dan intervensi kebijakan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kalimantan Barat. Dukungan ini akan diwujudkan melalui program-program yang dijalankan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalbar juga berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan nasional serta pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. (*)