Sekolah Rakyat Perintis Resmi Diluncurkan

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyapa anak-anak yang akan mengikuti Program Sekolah Rakyat di Ketapang, Selasa (30/9).

DelikBerita.com Sekolah Rakyat Terintegrasi 52 Ketapang resmi diluncurkan, Selasa (30/9). Sekolah yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, kompleks Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang ini secara resmi dibuka oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo.

Kabupaten Ketapang menjadi daerah kedua di Kalimantan Barat yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai lokasi perintis sekolah rakyat. Kehadiran sekolah berbasis asrama ini menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat Ketapang, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kini mendapat kesempatan pendidikan yang lebih layak.

“Saya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia serta Kementerian Sosial yang telah menetapkan Ketapang sebagai salah satu daerah sasaran program,” ungkap Alex.

Menurutnya, keberadaan sekolah rakyat bukan hanya solusi pendidikan, melainkan juga langkah strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.

“Ini sebuah kehormatan besar. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Kementerian Sosial yang telah memberi kesempatan kepada Ketapang. Semoga sekolah rakyat ini dapat benar-benar kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas manusia Ketapang,” ujarnya.

Alex juga menyinggung capaian pembangunan manusia di Kabupaten Ketapang yang masih menghadapi tantangan. Dari sisi ekonomi, Ketapang dinilai cukup lumayan meski angka kemiskinan relatif tinggi. Dari sisi kesehatan, rata-rata harapan hidup masyarakat telah mencapai 71 tahun, sebuah capaian yang patut disyukuri.

Namun, tantangan terbesar justru datang dari sektor pendidikan. Data menunjukkan rata-rata lama sekolah masyarakat Ketapang baru 7 tahun, setara tamat SD ditambah satu tahun.

“Ini masih jauh dari harapan. Angka putus sekolah masih tinggi, distribusi guru belum merata, sarana prasarana pendidikan pun banyak yang rusak,” paparnya.

Salah satu masalah krusial adalah ketimpangan distribusi guru. Banyak sekolah di pedalaman hanya memiliki satu atau dua guru, sementara di kota guru menumpuk. Belum lagi kondisi sekolah yang rusak, minim fasilitas, dan tidak adanya rumah guru.

“Akibatnya banyak guru yang minta pindah ke kota. Kalau semua guru pindah, maka sekolah di desa kosong. Anak-anak kita yang jadi korban. Ke depan, pemerintah daerah akan membangun rumah guru dan meningkatkan fasilitas sekolah agar tenaga pendidik betah bertugas di pedalaman,” ujarnya.

Alex menegaskan agar guru-guru berstatus P3K konsisten dengan penempatannya dan tidak serta-merta meminta pindah dengan alasan kedekatan keluarga.

“Kalau seperti ini terus, masalah distribusi guru tidak akan pernah selesai. Kita harus konsisten demi pemerataan pendidikan,” tegasnya.

Menurutnya, Program Sekolah Rakyat hadir menjawab sebagian persoalan tersebut. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga tidak mampu. Mereka akan diasramakan, disediakan makan tiga kali sehari, mendapat pengasuh, serta perlakuan yang layak sebagaimana di sekolah unggulan lainnya.

Namun, dia menekankan pentingnya peran camat dan kepala desa dalam menyosialisasikan program ini. Jangan sampai informasi hanya berhenti di kota dan tidak sampai ke desa-desa.

“Sudah ada kasus, beberapa bulan setelah seleksi baru kepala desa melapor ada anak yang seharusnya ikut tapi ketinggalan informasi. Hal ini tidak boleh terulang,” jelas Alex.

Untuk tahun ajaran perdana, kuota sekolah rakyat sekitar 70–100 siswa. Tahun depan jumlahnya akan ditingkatkan seiring dengan rencana pembangunan sekolah permanen oleh Kementerian PUPR di Kecamatan Tayap dengan lahan sekitar 7 hektare. Lokasi ini dipilih agar menjangkau wilayah tengah, sehingga anak-anak dari kecamatan jauh bisa ikut terlayani.

Selain sekolah rakyat, lanjut Alex, pemerintah daerah juga meluncurkan program bantuan seragam gratis, buku, hingga perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP. Tahun depan, program ini akan ditingkatkan dengan tambahan tas dan sepatu gratis.

“Tujuan kita jelas, tidak ada lagi perbedaan mencolok antara anak dari keluarga mampu dan tidak mampu. Semua anak harus mendapat hak yang sama untuk sekolah. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. Kalau ada anak yang tidak sekolah karena tidak ada biaya, itu dosa sosial,” ungkapnya.

Target ke depan, rata-rata lama sekolah masyarakat Ketapang yang saat ini baru 7 tahun dapat ditingkatkan menjadi 9 tahun bahkan 12 tahun. Dengan begitu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ketapang dapat terus meningkat.

Dia juga menegaskan, membangun SDM menjadi prioritas utama. Kekayaan sumber daya alam tidak akan memberi manfaat jika manusia di dalamnya tidak berkualitas. Dia mencontohkan Singapura, negara tanpa sumber daya alam, tetapi mampu maju karena memiliki SDM unggul.

“Ini yang harus kita perjuangkan di Ketapang. Membangun manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Program ini sejalan dengan visi Presiden sekaligus visi pembangunan daerah kita. Semoga ini menjadi momentum yang membawa Kabupaten Ketapang semakin maju, dan anak-anak kita memiliki masa depan yang lebih baik,” pungkas Alex. (*)