Proyek Misterius di Puskesmas Dara Juanti: Anggaran Silpa DAK Disulap Jadi Rehap Dadakan, Kejari Sintang Diminta Bongkar!

DelikBerita.com Sintang, Kalimantan Barat, 29 Oktober 2025 Proyek rehabilitasi ruang rawat inap Puskesmas Dara Juanti, Kabupaten Sintang, kini menjadi sorotan publik. Proyek yang disebut-sebut bersifat “darurat” atau dadakan ini diduga kuat dilaksanakan tanpa mekanisme perencanaan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Proyek milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang tersebut diketahui tidak memiliki papan informasi kegiatan di lapangan, dan tidak ditemukan datanya dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hal ini memunculkan dugaan kuat adanya pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi publik serta ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran negara.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (Kabid SDK) Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Fauzi Hasani, S.K.M, saat dikonfirmasi media menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 hingga 2024, dengan total nilai sekitar Rp200 juta.

“Pekerjaannya meliputi rehabilitasi penggantian rangka kayu, atap, serta beberapa pekerjaan lain di salah satu bangunan komplek Puskesmas Dara Juanti,” ungkap Fauzi Hasani.

Namun, penggunaan SiLPA DAK tidak bisa dilakukan sembarangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.07/2021, dana SiLPA DAK hanya dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan yang belum terselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya, bukan untuk proyek baru yang belum pernah dianggarkan.

Mekanisme penggunaan SiLPA DAK juga mensyaratkan bahwa dana tersebut harus digunakan dalam bidang dan kegiatan yang sama sesuai petunjuk teknis (juknis) awal, serta tetap melalui tahapan perencanaan dan pelaporan yang akuntabel.

Namun fakta di lapangan justru menunjukkan indikasi sebaliknya. Proyek dilaksanakan secara tiba-tiba tanpa perencanaan matang, tanpa dokumen publikasi, dan tanpa transparansi kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan prinsip tata kelola keuangan negara.

Dugaan Pelanggaran Hukum:

1. Melanggar asas transparansi publik. Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib dilakukan secara terbuka, salah satunya dengan mengumumkan informasi tender melalui LPSE.
2. Melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Setiap proyek pemerintah wajib memasang papan informasi kegiatan di lokasi pekerjaan agar masyarakat mengetahui sumber dana, nilai proyek, pelaksana, dan waktu pekerjaan.
3. Melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 6 ayat (1) Perpres tersebut mengatur asas transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan berbagai temuan tersebut, publik menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Sintang tidak boleh menutup mata atau pura-pura tidak tahu atas potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi rawat inap Puskesmas Dara Juanti ini.

Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah penggunaan dana SiLPA DAK tersebut sesuai dengan mekanisme peraturan keuangan negara, atau justru telah menabrak aturan yang berlaku dan berpotensi masuk ke ranah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kadis Dikbud Sintang Apresiasi Media Terkait Keterlambatan Pemasangan Plang Proyek

DelikBerita.com Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Yustinus J, S.Pd, M.A.P., memberikan apresiasi kepada salah satu media yang telah memberikan informasi terkait keterlambatan pemasangan papan informasi proyek pekerjaan pembangunan di lingkungan Sekolah TK Negeri 6 Sintang, Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang dikerjakan oleh CV Edo Bersaudara. 8/10/2025.

Menurutnya dalam dunia pembangunan, transparansi dan komunikasi yang baik antara berbagai pihak adalah hal yang sangat penting, karena berfungsi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama terhadap proyek-proyek yang sedang dikelola. Hal tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya peran media dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam proyek-proyek milik pemerintah.

Namun, Yustinus juga merasa perlu untuk membantah anggapan bahwa proyek yang dikerjakan CV Edo Bersaudara adalah proyek siluman. Menurutnya, semua dana yang digunakan untuk proyek tersebut jelas tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran, semua berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang 2025.

Lebih lanjut Yustinus menjelaskan meskipun terjadi keterlambatan, namun pelaksanaan proyek tetap sesuai dengan rencana, penting untuk diingat bahwa dalam proyek pembangunan, terutama yang bersumber dari anggaran publik, akan ada tahap-tahap tertentu yang harus dipatuhi. Keterlambatan dalam satu aspek tidak serta merta mencerminkan kekurangan dalam keseluruhan proyek, Tutupnya.

" Informasi dari lapangan menambah kejelasan terkait keterlambatan tersebut. Seorang pekerja menyatakan bahwa mereka baru mulai bekerja kemarin selasa 7 Oktober 2025 dan pemasangan papan proyek baru diselesaikan hari ini, Rabu, 8 Oktober 2025.

Sekolah Rakyat Perintis Resmi Diluncurkan

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyapa anak-anak yang akan mengikuti Program Sekolah Rakyat di Ketapang, Selasa (30/9).

DelikBerita.com Sekolah Rakyat Terintegrasi 52 Ketapang resmi diluncurkan, Selasa (30/9). Sekolah yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, kompleks Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang ini secara resmi dibuka oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo.

Kabupaten Ketapang menjadi daerah kedua di Kalimantan Barat yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai lokasi perintis sekolah rakyat. Kehadiran sekolah berbasis asrama ini menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat Ketapang, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kini mendapat kesempatan pendidikan yang lebih layak.

“Saya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia serta Kementerian Sosial yang telah menetapkan Ketapang sebagai salah satu daerah sasaran program,” ungkap Alex.

Menurutnya, keberadaan sekolah rakyat bukan hanya solusi pendidikan, melainkan juga langkah strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.

“Ini sebuah kehormatan besar. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Kementerian Sosial yang telah memberi kesempatan kepada Ketapang. Semoga sekolah rakyat ini dapat benar-benar kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas manusia Ketapang,” ujarnya.

Alex juga menyinggung capaian pembangunan manusia di Kabupaten Ketapang yang masih menghadapi tantangan. Dari sisi ekonomi, Ketapang dinilai cukup lumayan meski angka kemiskinan relatif tinggi. Dari sisi kesehatan, rata-rata harapan hidup masyarakat telah mencapai 71 tahun, sebuah capaian yang patut disyukuri.

Namun, tantangan terbesar justru datang dari sektor pendidikan. Data menunjukkan rata-rata lama sekolah masyarakat Ketapang baru 7 tahun, setara tamat SD ditambah satu tahun.

“Ini masih jauh dari harapan. Angka putus sekolah masih tinggi, distribusi guru belum merata, sarana prasarana pendidikan pun banyak yang rusak,” paparnya.

Salah satu masalah krusial adalah ketimpangan distribusi guru. Banyak sekolah di pedalaman hanya memiliki satu atau dua guru, sementara di kota guru menumpuk. Belum lagi kondisi sekolah yang rusak, minim fasilitas, dan tidak adanya rumah guru.

“Akibatnya banyak guru yang minta pindah ke kota. Kalau semua guru pindah, maka sekolah di desa kosong. Anak-anak kita yang jadi korban. Ke depan, pemerintah daerah akan membangun rumah guru dan meningkatkan fasilitas sekolah agar tenaga pendidik betah bertugas di pedalaman,” ujarnya.

Alex menegaskan agar guru-guru berstatus P3K konsisten dengan penempatannya dan tidak serta-merta meminta pindah dengan alasan kedekatan keluarga.

“Kalau seperti ini terus, masalah distribusi guru tidak akan pernah selesai. Kita harus konsisten demi pemerataan pendidikan,” tegasnya.

Menurutnya, Program Sekolah Rakyat hadir menjawab sebagian persoalan tersebut. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga tidak mampu. Mereka akan diasramakan, disediakan makan tiga kali sehari, mendapat pengasuh, serta perlakuan yang layak sebagaimana di sekolah unggulan lainnya.

Namun, dia menekankan pentingnya peran camat dan kepala desa dalam menyosialisasikan program ini. Jangan sampai informasi hanya berhenti di kota dan tidak sampai ke desa-desa.

“Sudah ada kasus, beberapa bulan setelah seleksi baru kepala desa melapor ada anak yang seharusnya ikut tapi ketinggalan informasi. Hal ini tidak boleh terulang,” jelas Alex.

Untuk tahun ajaran perdana, kuota sekolah rakyat sekitar 70–100 siswa. Tahun depan jumlahnya akan ditingkatkan seiring dengan rencana pembangunan sekolah permanen oleh Kementerian PUPR di Kecamatan Tayap dengan lahan sekitar 7 hektare. Lokasi ini dipilih agar menjangkau wilayah tengah, sehingga anak-anak dari kecamatan jauh bisa ikut terlayani.

Selain sekolah rakyat, lanjut Alex, pemerintah daerah juga meluncurkan program bantuan seragam gratis, buku, hingga perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP. Tahun depan, program ini akan ditingkatkan dengan tambahan tas dan sepatu gratis.

“Tujuan kita jelas, tidak ada lagi perbedaan mencolok antara anak dari keluarga mampu dan tidak mampu. Semua anak harus mendapat hak yang sama untuk sekolah. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. Kalau ada anak yang tidak sekolah karena tidak ada biaya, itu dosa sosial,” ungkapnya.

Target ke depan, rata-rata lama sekolah masyarakat Ketapang yang saat ini baru 7 tahun dapat ditingkatkan menjadi 9 tahun bahkan 12 tahun. Dengan begitu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ketapang dapat terus meningkat.

Dia juga menegaskan, membangun SDM menjadi prioritas utama. Kekayaan sumber daya alam tidak akan memberi manfaat jika manusia di dalamnya tidak berkualitas. Dia mencontohkan Singapura, negara tanpa sumber daya alam, tetapi mampu maju karena memiliki SDM unggul.

“Ini yang harus kita perjuangkan di Ketapang. Membangun manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Program ini sejalan dengan visi Presiden sekaligus visi pembangunan daerah kita. Semoga ini menjadi momentum yang membawa Kabupaten Ketapang semakin maju, dan anak-anak kita memiliki masa depan yang lebih baik,” pungkas Alex. (*)

Bupati Luncurkan Program Seragam dan ATK Gratis untuk Pelajar

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyerahkan seragam dan alat tulis kepada siswa di SDN 4 Benua Kayong, Kamis (25/9).

DelikBerita.com Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi meluncurkan program pemberian seragam dan alat tulis gratis bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program tersebut diluncurkan langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, di SDN 4 Benua Kayonh, Kamis (25/9).

Program ini merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati Ketapang saat Pilkada 2024. Program ini sengaja dibuat sebagai salah satu bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Ketapang.

Tahun ini, sebanyak 6.000 siswa SD dan 2.500 siswa SMP menerima bantuan seragam gratis. Selain seragam sekolah, bantuan juga dilengkapi dengan topi dan dasi serta alat tulis seperti buku, pensil, penghapus, lem, dan beberapa perlengkapan lainnya.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dia menilai pendidikan menjadi salah satu kunci dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Hari ini kita telah meluncurkan program seragam dan alat tulis gratis. Hari ini mulai disalurkan untuk 6.000 pelajar SD dan 2.500 pelajar SMP se-Ketapang,” ungkapnya usai penyerahan secara simbolis di SDN 4 Benua Kayong.

Alex mengungkapkan, seragam dan alat tulis gratis akan mulai disalurkan melalui Dinas Pendidikan dibantu dengan jajaran hingga di tingkat kecamatan. Bantuan diberikan sesuai dengan data yang dihimpun dari masing-masing sekolah dan memprioritaskan siswa yang membutuhkan.

“Meski di tengah efisiensi anggaran, selain program pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, kami juga tetap memprioritaskan program ini karena menyangkut kebutuhan dasar siswa,” jelasnya.

Alex menerangkan, seragam dan alat tulis gratis ini merupakan program unggulan yang dibuat pihaknya saat kampanye di Pilkada Ketapang beberapa waktu lalu. Dia akan terus melanjutkan program unggulan ini, tidak hanya sebagai komitmen atas janjinya, melainkan untuk ikhtiar dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Di tahun depan kita akan selaraskan program ini sesuai kebutuhan, dengan sasaran utama siswa yang membutuhkan terutama peserta didik tahun ajaran baru,” tegasnya.

Selain bantuan seragam dan alat tulis, Alex juga menyiapkan program beasiswa yang akan dijalankan melalui Dinas Pendidikan. Untuk itu, dirinya menilai pentingnya pendataan yang akurat dan berkeadilan agar bantuan tepat sasaran.

“Saya minta Dinas Pendidikan bersama kepala sekolah melakukan pendataan secara adil dan riil, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh siswa yang membutuhkan,” pintanya.

Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah berharap program pendidikan ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Ketapang.

Kepala Dinas Pendidikan Ketapang, Ucup Supriatna, menegaskan bahwa program ini merupakan implementasi nyata dari kebijakan Bupati Ketapang yang dituangkan dalam peraturan bupati.

Program ini didasari pada peraturan bupati dengan tujuan utama untuk mengurangi beban orang tua dalam pengeluaran pendidikan. Sebanyak 6.000 siswa SD dan 2.500 siswa SMP yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Ketapang akan menerima bantuan seragam dan alat tulis ini.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Ketapang yang telah menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah.

“Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah membuat program ini sebagai program prioritas. Semoga ini bisa menjadi awal untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Ketapang,” harapnya. (*)

Sambangi Kemensos, Alex Laporkan Kesiapan Sekolah Rakyat

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, berasama Sekjen Kemensos RI, Robben Rico, saat menyambangi Kemensos RI, Senin (15/9).

DelikBerita.com Kabupaten Ketapang siap untuk menjalankan Sekolah Rakyat. Kesiapan Ketapang untuk menjalankan program ini disampaikan langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, kepada Kementerian Sosial RI.

“Senin (15/9) kemarin saya melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Robben Rico. Kehadiran saya untuk melaporkan hasil perekrutan calon peserta didik Sekolah Rakyat serta memastikan kesiapan Ketapang dalam mendukung program ini,” kata Alex, Selasa (16/9).

Alex menyampaikan bahwa proses perekrutan sudah sesuai ketentuan dengan menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan rentan (desil 1–4) yang tercatat dalam DTKS.

Selain itu, Alex juga melaporkan bahwa lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sudah tersedia di Kabupaten Ketapang. “Saya berharap Sekolah Rakyat segera dibangun,” harap Alex.

Alex juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, melainkan wadah pemberdayaan. “Kami ingin masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda di pelosok, mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan memiliki keterampilan hidup,” tegasnya.

“Dengan dukungan penuh dari Kementerian Sosial, saya optimistis Sekolah Rakyat di Ketapang dapat segera terwujud. Program ini akan menjadi solusi nyata untuk pemerataan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah,” lanjutnya.

Dia menambahkan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi sarana strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi serta mempercepat terwujudnya visi pembangunan berkeadilan menuju Ketapang maju dan mandiri. (*)

Jurnalis Ketapang Cup XI Resmi Bergulir, Bupati Tegaskan GOR Indoor Selesai Tahun Depan

Pembukaan Turnamen Futsal Jurnalis Ketapang Cup di Lapangan Chrisma, Jalan KS Tubun , Ketapang.

DelikBerita.com Turnamen futsal terbesar dan paling bergengsi di Kabupaten Ketapang, Jurnalis Ketapang Cup (JKC) Seri XI, resmi dibuka pada Kamis malam (11/9/2025) di Lapangan Chrisma, Jalan KS Tubun, Ketapang.

Event yang digagas Aliansi Jurnalis Ketapang (AJK) ini kini memasuki edisi ke-11, menjelma sebagai ikon olahraga di Bumi Ale-ale sekaligus agenda tahunan yang selalu ditunggu masyarakat dan pecinta futsal.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP, M.Si dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada panitia, AJK yang telah konsisten menjaga eksistensi JKC hingga memasuki edisi ke-11.

“Apresiasi kepada Aliansi Jurnalis Ketapang yang sudah konsisten menyelenggarakan event ini. Turnamen ini telah menjadi bagian penting dalam membangun semangat olahraga di Ketapang,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menegaskan komitmen dirinya dalam menghadirkan fasilitas olahraga yang lebih memadai bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan tahun depan GOR Indoor yang sedang kita bangun bisa selesai, sehingga masyarakat memiliki fasilitas olahraga yang lebih baik. GOR ini adalah bentuk komitmen Pemda untuk menjawab harapan masyarakat, khususnya di bidang olahraga,” tegasnya.

Ketua Panitia Nur Imam Satria menyebut JKC bukan sekadar turnamen, melainkan bukti nyata konsistensi AJK dalam memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

“Melalui JKC XI ini, kami ingin menghadirkan turnamen futsal yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi ruang pembelajaran. Banyak pemain profesional yang tampil di sini sehingga bibit futsal Ketapang bisa belajar langsung dan berkembang. Harapan kami, JKC terus memberikan manfaat, melahirkan pemain-pemain baru, sekaligus menjadi motivasi agar olahraga futsal di Ketapang semakin berkembang dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Dukungan juga datang dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Ketapang yang sejak awal konsisten menjadi mitra kegiatan. Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Anthoni Nainggolan menegaskan pihaknya akan terus mendukung event olahraga positif seperti JKC.

“Kejaksaan Negeri Ketapang konsisten mendukung kegiatan ini sejak seri-seri sebelumnya, dan kami akan terus membersamai kegiatan positif seperti ini ke depannya. Kami melihat JKC bukan sekadar turnamen futsal, tetapi juga sarana pembinaan generasi muda, ajang silaturahmi, serta wadah untuk menyalurkan bakat dan energi ke arah yang positif,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KONI Ketapang Theo Bernadhi menekankan bahwa JKC merupakan wujud nyata kolaborasi berbagai pihak dalam memajukan olahraga daerah.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Terima kasih kepada panitia, Forkopimda, dan semua pihak yang turut andil sehingga JKC bisa berjalan dengan konsisten dari tahun ke tahun. Turnamen ini memberi ruang bagi atlet futsal Ketapang untuk berkembang sekaligus menjadi hiburan yang sehat bagi masyarakat,” tuturnya.

Dirinya mengajak seluruh masyarakat khsusunya pecinta olahraga mendukung penuh pembangunan GOR Indoor yang digagas oleh Bupati Ketapang saat ini sejak menjadi Sekda beberapa tahun lalu.

Diakuinya, dengan selesainya GOR Indoor tahun depan, masyarakat bisa lebih merasakan manfaatnya, memiliki fasilitas yang layak, dan ruang untuk berekspresi serta meningkatkan prestasi di bidang olahraga.

Turnamen JKC XI ini akan menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat. Selain menyajikan persaingan tim-tim futsal terbaik, hadirnya pemain berlabel nasional juga menjadi daya tarik utama yang memotivasi para talenta muda Ketapang.

Dengan semangat kolaborasi dan konsistensi, Jurnalis Ketapang Cup terbukti lebih dari sekadar turnamen futsal—ia telah menjadi wadah pemersatu, inspirasi, sekaligus etalase prestasi olahraga futsal di Ketapang.

Pemkab dan Polres Gandeng Perusahaan Kehutanan Perkuat Swasembada Pangan

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memimpin rapat koordiansi penguatan program swasembada pangan, Kamis (11/9).

DelikBerita.com Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Polres Ketapang menggelar rapat koordinasi dukungan program swasembada pangan, Kamis (11/9). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang ini dihadiri sejumlah pihak.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan komitmen seluruh pihak, termasuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi daerah.

Program ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Asta cita Presiden RI, Prabowo Subianto, yang selaras dengan visi pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri, serta misi keempat yaitu memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi daerah.

“Saya menegaskan, ketahanan pangan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dikerjakan bersama. Karena itu, dukungan dari seluruh pihak sangat dibutuhkan, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang memiliki potensi lahan luas,” tegas Alex.

Menurutnya, program swasembada pangan ini adalah langkah konkret untuk memperkuat kemandirian pangan, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan dukungan perusahaan kehutanan, dia yakin Ketapang bisa menjadi salah satu lumbung jagung di Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaannya, program swasembada pangan di Kabupaten Ketapang difokuskan pada komoditas jagung. Jagung dipilih karena bernilai strategis, baik sebagai bahan pangan maupun sebagai bahan baku pakan ternak.

Polres Ketapang bersama jajaran di tingkat desa juga turut mengawal penuh program ini. Bahkan, Polda Kalbar menargetkan pembukaan lahan ketahanan pangan di Kabupaten Ketapang mencapai 10 ribu hektare.

Dari target tersebut, saat ini baru tersedia sekitar 800 hektare dengan dukungan enam perusahaan kehutanan yang telah membangun komitmen. Salah satunya adalah PT Suka Jaya Makmur (Alas Kusuma Group) yang menyiapkan 355 hektare areal hutan tanaman industri (HTI) untuk penanaman jagung.

Selain itu, perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang kehutanan juga akan segera menyusul menyediakan lahan untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Ketapang. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian nyata dari dunia usaha untuk berkontribusi bagi masyarakat.

“Keberhasilan swasembada jagung adalah bukti nyata kekompakan kita. Ketahanan pangan tidak bisa dikerjakan satu pihak saja, tetapi membutuhkan gotong royong seluruh elemen – pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, Bulog, dan masyarakat. Mari kita jadikan program ini sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang,” pungkas Alex.

Kapolres Ketapang, AKBP Muhammad Harris, menegaskan bahwa pemanfaatan lahan kehutanan memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan tanpa harus mengganggu fungsi ekologis hutan.

“Ketahanan pangan adalah bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi pemerintah daerah, Polri, perusahaan, dan desa, kita ingin menjadikan lahan-lahan tersebut lebih produktif. Program ini harus berkesinambungan agar manfaatnya dirasakan secara luas,” kata Harris.

Selain itu, Pemkab Ketapang juga menerapkan kebijakan 1 hektare 1 desa. Desa-desa seperti Pelang, Sungai Bakau, dan Sungai Besar sudah mulai mengalokasikan lahannya. Pemanfaatan lahan perusahaan kehutanan ini semakin diperkuat dengan adanya Perbub Nomor 17 Tahun 2013, yang mendorong agar lahan yang ada bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk penanaman jagung.

Dalam mendukung program ini, Bulog Ketapang berperan penting dalam menyerap hasil panen jagung masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar. Dengan begitu, para petani memiliki kepastian pasar dan masyarakat pun mendapat jaminan ketersediaan jagung.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi jagung di Ketapang, sehingga dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar lokal maupun regional. Lebih jauh, swasembada jagung juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (*)