Toni Minta Perusahaan Sampaikan Data Rill

Toni Minta Perusahaan Sampaikan Data Rill

DelikBerita.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Toni menilai konflik kelapa sawit umumnya bersumber dari rasa ketidakadilan terkait bagaimana perusahaan mendapatkan lahan dan bagaimana manfaat dari penggunaan lahan tersebut dibagikan.

Konflik merugikan perekonomian dan individu secara signifikan, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi perusahaan. Mencari cara bagaimana menyelesaikan konflik-konflik ini adalah sebuah tugas yang mendesak, namun juga tidak mudah.

"Sektor perkebunan kelapa sawit mengalami pertumbuhan begitu cepat. Akibatnya, wajah pedesaan ada yang berubah, namun ada juga yang tidak," ungkap Toni, baru-baru ini.

Di sisi lain, masyarakat lokal sering dihadapkan dengan berbagai persoalan perkebunan, terutama perluasan area perkebunan.

"Berbagai persoalan ini selalu memicu konflik antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat," kata Toni.

Belum lagi proses akuisisi atau take-over perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Toni menilai kerap menimbulkan berbagai permasalahan.

"Take-over perkebunan kelapa sawit, mengandung nilai yang sangat besar (high capital business), tentunya melibatkan banyak pihak selaku mediator, maka pemerintah dalam hal ini perlu membuat aturan untuk menjaga hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat," kata Toni.

Sisi lainnya, Toni juga minta kepada pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berdomisili di Kabupaten Sintang ini agar jujur dan transaparan dalam menyampaikan data, informasi dan kondisi rill perusahaannya ketika melakukan proses akuisisi atau take-over kepada pihak lainnya.

"Sampaikan data, informasi dan kondisi rill perusahaan kepada calon buyer, sehingga mereka juga dapat melakukan kalkulasi dan analisa bisnis terhadap perkebunan yang mau di take-over, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kedua belah pihak. Dan perlu diingat juga jangan sampai rakyat di korbankan dalam tiap proses take-over yang dilakukan, terutama soal lahan milik masyarakat," pinta Toni.

Sebab, ungkap Toni, tiap proses akuisisi atau take-over yang dilakukan perusahaan perkebunan selalu ada masalah, terutama soal data luas lahan. "Karena mereka perusahaan kebanyakan menjual lahan ketika ingin melakukan take-over. Ironisnya lagi pihak perusahaan melakukan proses take-over hanya di atas meja tanpa menyampaikan data, informasi dan kondisi perusahaan yang rill kepada calon buyer,"pungkasnya.