Headlines News :

Data tak resmi sebut ada 11 WNI di MH-17

Delikberita.com - Media Malaysia sudah merilis daftar kewarganegaraan dari 295 penumpang Malaysia Airlines MH-17 yang jatuh di Ukraina. Dari daftar tak resmi itu terdapat 11 warga negara Indonesia dan 1 bayi.

Dari data manifes yang dikutip The Star, Jumat (18/7), menyebutkan ada sekitar 20 warga negara Malaysia. Jumlah terbanyak dari Belanda sekitar 143 penumpang dengan kewarganegaraan Belanda.

Jumlah terbanyak kedua adalah Australia sebanyak 27 penumpang. Warga negara Inggris ada enam penumpang disusul Prancis dan Jerman empat penumpang. Ada tiga warga negara Belgia dan satu Kanada.

Kewarganegaraan dari 58 penumpang lainnya tidak disampaikan. Sebanyak 15 kru Malaysia Airlines terdapat dalam pesawat tersebut.

Sebelumnya, pihak maskapai tersebut sudah memberikan keterangan resminya di akun resmi Twitter tentang musibah ini.

"Malaysia Airlines telah terputus hubungan daripada MH17 dari Amsterdam. Jawatan terakhir yang diketahui adalah lebih ruang udara Ukraine. Maklumat lanjut untuk diikuti," kata akun @MAS seperti dikutip merdeka.com, Kamis (17/7).

Namun pihak MAS belum memberikan keterangan lengkap mengenai kecelakaan tersebut. 



(merdeka.com)

Kisah tragis ABG di Subang yang tewas di tangan kekasihnya

Delikberita.com - Terkadang memang yang namanya cinta bisa membawa kebahagiaan apabila kita menjalankannya dengan penuh rasa kasih sayang. Namun, apabila nafsu yang sudah berbicara dalam hubungan asmara, mungkin malapetaka yang akan datang dalam hubungan tersebut.

Banyak sekali kasus pernikahan karena kecelakaan atau kita biasa mendengar dengan sebutan MBA (Married By Accident). Bagi yang tidak ingin bertanggungjawab tidak sedikit pasangan yang melakukan aborsi untuk menggugurkan hasil hubungan gelap tersebut.

Kasus aborsi di negara kita ini sangatlah tidak sedikit, kebanyakan pelakunya adalah pelajar. Namun pelajar yang ada di Subang ini malah mengambil jalan lain. Nursain yang ditangkap polisi di tempat kosan temannya di Jalan Raya Dawuan, Desa Dangdeur, Kelurahan Dangdeur, Kabupaten Subang ini tega menghabisi kekasihnya yang masih berusia 17 tahun.

Korban yang bernama Lia Yulia Maulida warga Kampung Sukajaya RT 34 RW 13 Kelurahan Sukamelang, Kabupaten Subang ini tewas akibat dipukul kepalanya dengan benda tumpul oleh Nursain di Areal perkebunan tebu PT Rajawali Rayon Mayingsal. Alasannya adalah korban hamil dan meminta pelaku untuk bertanggungjawab atas anak yang dikandungnya.

Karena merasa belum cukup berani untuk bertanggungjawab atas apa yang dia perbuat ini akhirnya pelaku yang sudah naik pitam akibat terus menerus diminta pertanggungjawabannya ini memilih untuk mengakhiri nasib kekasihnya tersebut. (Merdeka.com)

BNN Tandatangani MoU Implementasi P4GN dengan SENKOM dan BASRI

Delikberita.com | Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) menandatangani MoU dengan Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri serta Badan Sepakbola Rakyat Indonesia (BASRI), pada Rabu (16/7/2014) petang. Penandatanganan MoU ini disaksikan Menpora Roy Suryo beserta sejumlah tokoh Olahraga seperti Prof. Johar Arifin, Nugraha Besoes dan lain-lain.

Kepala BNN, Dr Anang Iskandar memberikan apresiasi kepada Senkom dengan mengungkapkan, bahwa sebagai sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang komunikasi dan informasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta penanggulangan bencana, Senkom Mitra Polri cukup potensial untuk turut aktif dalam mengimplementasikan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
 
Potensi Senkom menjadi sangat strategis dalam membantu pemerintah dengan keberadaannya yang tersebar di 34 Provinsi dan 492 Kabupaten/Kota serta di 23.000 titik di seluruh Indonesia, serta mencapai jumlah signifikan. (lihat: video profil Senkom produksi Kementerian Kominfo tahun 2013).

"Sesuai dengan tugas pokoknya, Senkom Mitra Polri akan bekerja sama dengan BNN mendukung penyebaran informasi apabila ditemukan indikasi peredaran gelap Narkoba di masyarakat dan mendayagunakan anggotanya sebagai penyuluh dan kader Anti Narkoba," kata Kepala BNN Anang Iskandar.

Ketua Umum Senkom Mitra Polri H.Muhamad Sirot, SH, SIP., mengungkapkan bahwa pada dasarnya selama ini di Senkom beberapa Provinsi, kabupaten dan Kota telah terbentuk kader P4GN dan kerjasama dengan BNN setempat. "Dengan adanya MoU di tingkat Pusat ini untuk menguatkan dan lebih meningkatkan sinergi secara Nasional, agar Senkom  dapat membantu pemerintah lebih banyak dalam P4GN, karena Narkoba menjadi masalah serius yang dapat merusak generasi muda, jangan sampai terjadi  loss generation yang diakibatkan oleh Narkoba," ujar Sirot.

Pada kesempatan yang sama Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menandatangani MoU dengan Badan Sepakbola Rakyat Indonesia (BASRI). MoU ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam membina para pengguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lido, Sukabumi, Jawa Barat.

Menpora Roy Suryo juga berharap dengan potensi yang ada agar kerja sama ini dapat memberikan efek positif dan signifikan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Sumber: Senkom.or.id

KPU : Hasil quick count bukan hasil resmi rekap suara pilpres

Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengimbau kepada kedua kubu pasangan capres dan cawapres, tim kampanye dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menunggu hasil resmi rekapitulasi nasional siapa pemenang Pilpres 2014.

Husni menegaskan survei dan hitung cepat (quick count) bukanlah dasar utama dalam menentukan pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

"Perlu kami sampaikan pelaksanaan survei dan quick count adalah bentuk partisipasi masyarakat. PKPU pasal 23 dinyatakan dengan jelas hasil quick count bukan hasil resmi penghitungan suara," tegas Husni di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (9/7).

Menurut Husni KPU memberi apresiasi kepada lembaga-lembaga yang telah melakukan quick count, karena pelaksanaan quick count dijamin undang-undang.

"Kami berharap baik kepada lembaga-lembaga yang telah melaksanakan quick count dan pasangan calon dan tim kampanye, kepada juga pihak-pihak lain kepentingan pilpres utamanya kepada masyarakat agar tetap mengikuti proses rekap secara berjenjang," jelas Husni.

"Rekap yang dilakukan dengan manual di setiap tingkatan sehingga apa yang menjadi bagian dalam rekapitulasi adalah menjadi acuan tunggal untuk mengikuti rangkaian pemilu presiden dan wakil presiden 2014," tandasnya.

Tangkap Pencuri, Sutiyono Terima Penghargaan dari Kapolda Jateng

Delikberita.com | Semarang - Tanggal 1 Juli 2014 merupakan hari kebahagiaan bagi Sutiyono. Anggota Senkom Mitra Polri Kabupaten Semarang ini tidak menyangka bisa berjabat tangan dengan  orang nomor satu di jajaran Polda Jateng.


Bahkan Jendral bintang dua Noer Ali selaku Kapolda Jateng sendiri yang menyematkan penghargaan. Di hadapan perwira utama Polda dan para undangan HUT BHAYANGKARA ke 68.

Sutiyono menceritakan, waktu itu seperti biasa melakukan aktifitas kerja. Usai pulang kerja, ketika di batas kota Ungaran, ia melihat seorang pelaku kejahatan mencuri tas di dalam mobil. Ketika akan ditangkap, pelaku lari naik motor dengan temannya yang sudah menghampirinya. Anggota Senkom mengejar sampai pelaku jatuh dari motor. Lalu bisa ditangkap, kemudian tangannya diikat tali.

Massa yang mengetahui kejadian tersebut beramai-ramai ingin menghakiminya. Namun anggota Senkom ini tetap mengamankan sampai bantuan polres datang. Pelakupun diserahkan untuk  diproses sesuai hukum.

Pengabdian Sutiyono tidak hanya sampai di situ. Anggota Senkom ini masih bersedia meluangkan waktu memberikan keterangan sampai di pengadilan. Dan akhirnya pelaku divonis masuk penjara.

Atas peristiwa di masyarakat itulah diam-diam jajaran Polda Jateng menilai pengabdiannya dalam menjaga ketertiban masyarakat. (*sa3)
 
 

Hatta kritik simpatisan PDIP karena kepung tvOne

Delikberita.com - Cawapres Hatta Rajasa angkat bicara terkait tindakan pengepungan kantor tvOne oleh simpatisan PDI Perjuangan. Mereka tersinggung oleh pemberitaan tvOne yang mengaitkan PDI Perjuangan dengan Partai Komunis China.

Hatta menyatakan siapa pun tak berhak melakukan intimidasi terhadap sebuah media massa. Ada banyak saluran untuk menyampaikan keberatan terhadap suatu pemberitaan yang lebih arif.

"Saya tidak melihat siapa, tapi siapapun menurut saya masih banyak pilihan-pilihan. Ada cara lain yang kita pilih yang lebih terhormat, yang lebih bijak, lebih beretika, ketimbang kita bertindak seperti itu," kata Hatta di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat usai memberikan tausiah, Kamis (3/6) malam.

Menurutnya di Indonesia tidak boleh ada lagi tindakan-tindakan yang membatasi kebebasan pers. Media massa sudah memiliki kode etik untuk mengatur cara kerja jurnalistik.

"Tidak boleh terjadi di republik ini ada tindakan penyegelan, pengepungan, atau apapun terhadap media apapun. Media kita ini adalah media yang sudah melakukan self sensory, jangan mereka terintimidasi oleh tekanan-tekanan," terang dia.

Masih menurutnya, pihaknya tak akan melakukan hal sama kepada media walaupun mendapatkan pemberitaan menyudutkan. Dia tak mau nasib pers di Indonesia kembali ke masa lalu yang kelam.

"Enggak boleh karena sekeras apapun media kepada kami tidak akan pernah melakukan apapun terhadap media. Kita bersyukur media kita sekarang ini sudah seperti ini, jangan set back kembali, kita memiliki kebebasan pers yang tidak perlu ada lagi sensor dan lembaga sensor," ujar dia.

Selain itu, Hatta pun sepakat adanya netralitas media dalam Pilpres 2014. Demokrasi di Indonesia juga memberikan peluang adanya perbedaan pandangan politik.

"Saya setuju (netralitas media), oleh karena itu media sendiri yang harus bisa mengukur asas kepantasan dan asas kepatutan. Demokrasi kita juga demokrasi yang menghargai hak-hak dan pandangan pihak lain," pungkas dia.

Sementara kemarin malam, Hatta Rajasa menyambangi beberapa pondok pesantren (Ponpes) di Provinsi Jawa Barat untuk meraih dukungan pemilih. Cawapres nomor urut dua ini memilih berkunjung ke Ponpes Cipasung, Ponpes Miftahul Huda, dan Ponpes Darussalam.

Hatta meyakini pondok pesantren pesantren dengan kharisma kiai dan ribuan santri akan mendongkrak perolehan suara. Jumlah santri yang ribuan menjadi daya tarik para kandidat capres-cawapres. "Ya tentu saja, biasanya kan para kyai itu panutan masyarakat dan tokoh pemimpin informal yang didengar masyarakat. Apalagi para santrinya, jadi wajar kalau banyak yang melakukan pendekatan ke pondok-pondok," kata Hatta.

Sumber: Merdeka.com

Pagi Ini, Anggoro Widjojo Jalani Sidang Vonis

JAKARTA - Pemilik PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo, akan menghadapi sidang vonis kasus dugaan suap terkait revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (2/7/2014). Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati itu dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB.

"Kami berharap yang terbaik saja, bagaimana bisa terima KPK, bisa diterima Anggoro," ujar Tomson melalui pesan singkat, Rabu pagi. Sebelumnya, Anggoro dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan penjara dalam kasus dugaan suap proyek revitalisasi SKRT di Kementerian Kehutanan.

Jaksa menilai Anggoro terbukti menyuap Menteri Kehutanan saat itu MS Kaban, Ketua Komisi IV DPR periode 2004-2009 Yusuf Erwin Faisal, dan Sekretaris Jenderal Kemenhut saat itu Boen Purnama. Tidak ada pertimbangan yang meringankan tuntutan Anggoro.

Anggoro dituntut hukuman maksimal sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Adapun hal-hal yang memberatkan tuntutannya adalah Anggoro dinilai telah menghambat program pemerintah memberantas korupsi. Anggoro juga pernah melarikan diri ke luar negeri sehingga mengganggu proses hukum dan tidak mengakui perbuatannya.

Jaksa menilai Anggoro bersalah sebagaimana dakwaan primer. Uang yang diberikan Anggoro kepada pejabat Kemenhut dan anggota DPR mencapai Rp210 juta, 220 ribu dollar Singapura, 20 ribu dollar AS, dan uang tunai Rp925,9 juta. Selain itu Anggoro memberikan pula 2 unit lift untuk menara dakwah.

Menurut Jaksa, uang suap tersebut diberikan Anggoro untuk mendapatkan rekomendasi atau pengesahan rancangan pagu bagian anggaran 69 program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan pada 2007 senilai Rp4,2 triliun. Proyek SKRT senilai Rp180 miliar termasuk dalam program rancangan anggaran itu.

Jaksa juga menyatakan Anggoro terbukti memberikan sejumlah uang untuk Kaban. Pemberian itu dibuktikan dengan adanya rekaman percakapan telepon antara Anggoro dan Kaban, meskipun mereka berdua membantah. Jaksa menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi ahli suara Joko Sarwono, suara rekaman telepon identik dengan suara asli Anggoro dan Kaban.

Uang diberikan secara bertahap kepada Kaban, antara lain sejumlah 15 ribu dollar AS, 10 ribu dollar AS dan 20 ribu dollar AS, 40 ribu dollar singapura, dan travel cheque Rp50 juta.
Adapun dua unit lift ditaksir bernilai 58,581 ribu dollar AS yang diberikan Anggoro juga disebut atas permintaan Kaban. Anggoro membantah suap untuk Kaban ini. 



TRIBUNNEWS.COM
 

YAMAHA MIO FINO CLASSIC

YAMAHA MIO FINO CLASSIC

-

-

MUSIC | Demi Lovato - Let It Go (from "Frozen") [Official]

Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Menguak Yang Tersembunyi | www.delikberita.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by daguku