Headlines News :

Pernah Dipenjara 5 Tahun, Keluar Tertangkap Pakai Sabu-sabu Lagi

Delikberita | Sidoarjo - Hidup di tahanan selama lima tahun rupa-rupanya tidak membuat Rio jera.

Pria berusia 34 tahun asal Sidokare, Sidoarjo ini kembali tertangkap polisi karena kedapatan menyimpan sabu-sabu dirumahnya, Selasa (19/8/2014) malam.

Rio ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya, yang sedang melakukan perburuan dan penelusuran narkoba.

"Kami menangkap empat tersangka di Sidoarjo. Ada yang ditangkap karena pemakai dan kurir," sebut Kanit Idik II Satreskoba Polrestabes Surabaya, AKP Hendry Eko Irawan, Rabu (20/4/2014).

Dari tangan Rio, polisi mengamankan barang bukti. Seperti empat paket sabu-sabu seberat 1,09 gram dan 197 LL.

Rio ternyata bukan orang baru sebagai pemakai narkoba. Dia merupakan residivis dengan kasus pemakai dan pemilik narkoba. 

Karyawan swasta itu ternyata pernah dipenjara selama lima tahun atas kasus ganja. Rio baru bebas dari hukuman pada Desember 2013 lalu.

"Saya sudah pernah masuk penjara dan dihukum lima tahun karena kasus gaja. Saya bebas pada Desember 2013," aku Rio.

Penangkapan Rio merupakan pengembangan. Menyusul ditangkapnya Nasir (50), warga Ponokawan Sidoarjo. Dia ditangkap saat berada di pinggir jalan tempat tinggalnya. 

Dari tangan tersangka, polisi bisa mengamankan 3 paket sabu-sabu seberat 3 gram dan satu buah timbangan.

Satreskoba Polrestabes Surabaya juga menangkap Zamil (45) dan Haris Budianto (27). Kedua tersdangka warga Wonocolo Baru dan Sepanjang Wonocolo Baru Sidoarjo ditangkap karena sedang pesta sabu-sabu. Zamil dan Haris menikmati sabu-sabu di rumah Zamil di Wonocolo Baru.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan tiga paket sabu-sabu, pipet, bong dan timbangan.
Karena lokasi penangkapan di Sidoarjo, Satreskoba Polrestabes Sidoarjo melimpahkan kasus ini ke Polres Sidoarjo.

"Empat tersangka dan barang bukti, selanjutnya kami limpahkan ke Sidoarjo," jelas Hendry. (Tribunnews.com)

Website Pendaftaran CPNS Ngadat

DELIKBERITA.com | JAKARTA - Sepanjang hari kemarin, website pelayanan daftar CPNS 2014 online berkali-kali tidak bisa diakses. Panitia beralasan, lalu lintas pengakses sangat tinggi yakni mencapai 250 ribu per jam.
Seharusnya kendala tingginya traffic atau lalu lintas pengakses website panselnas.menpan.go.id ini bisa diantisipasi.
Apalagi panselnas dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) telah resmi melansir jadwal tes CPNS 2014 pada 4 Agustus lalu. Ini artinya pemerintah memiliki banyak waktu untuk menyiapkan infrastruktur pendaftaran online.

Menjelang petang kemarin, akses ke website satu-satunya untuk mendaftar CPNS 2014 mulai lancar. Ketika dicoba sudah bisa mengakses hingga rincian instansi-instansi yang menyediakan lowongan CPNS. Tetapi akses untuk melihat rincian formasi di masing-masing instansi hingga pengisian formulir pendaftaran belum bisa dilakukan.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kemen PAN-RB menuturkan, panitia sudah berupaya mengantisipasi tingginya akses ke website pendaftaran online tes CPNS. "Tapi memang traffic-nya luar biasa. Informasi dari tim IT panselnas, setiap jam pengakses mencapai 250 ribuan kali," katanya kemarin.

Menurut Herman sulitnya akses ke website pendaftaran pada hari pertama wajar. Sebab seluruh masyarakat Indonesia sedang giat-giatnya mencoba untuk mengaksesnya. Apakah itu mereka yang benar-benar ingin melamar CPNS, atau orang lain yang hanya sekedar pingin tahu.

Dia menegaskan tidak bisa membatasi yang boleh mengakses website itu hanya mereka yang ingin melamar CPNS saja.

Herman mengatakan hingga pukul 15.00 WIB kemarin, masih ada 9 instansi pusat yang sudah selesai dimasukkan data lowongan CPNS-nya ke website panselnas. Tetapi sekitar satu jam kemudian atau pukul 15.00 WIB, sudah ada 41 instansi yang telas masuk website panselnas.

"Seharian ini memang masih untuk instansi pusat. Sisanya di-upload bertahap," kata dia. Sedangkan akses lowongan CPNS baru untuk instansi daerah paling cepat hari ini bisa dilihat oleh masyarakat. Instansi daerah ini dikelompokkan berdasarkan nama pulau, untuk memudahkan pencari kerja.

Menurut Herman hambatan di hari pertama ini masih dalam kategori wajar. Sebab baru tahun ini, pendaftaran tes CPNS dilaksanan secara terpusat dan online. Sebelumnya pendaftaran tes CPNS digelar tersebar di masing-masing instansi.
Herman mengatakan sistem tes CPNS tahun ini dilakukan untuk menekan potensi kecurangan. Dia juga berharap masyarakat tidak terlalu khawatir, karena masa pendaftaran tes CPNS dibuka hingga 3 September nanti. (JPNN)
* Klik disini untuk melihat Simulasi Tes CPNS

Tim Hukum Jokowi-JK Berharap MK Tak Putuskan Pemungutan Suara Ulang

Delikberita.com | JAKARTA - Anggota tim hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla, Trimedya Panjaitan, menyatakan pihaknya percaya dan akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Dia berharap MK tak memutuskan pemungutan suara ulang untuk Pemilu Presiden 2014.

"Kita tak punya persiapan khusus kecuali berdoa. Berdoa semoga Majelis Hakim MK konsisten dengan yurisprudensi bahwa PSU tidak perlu digelar jika perolehan suara tak memengaruhi hasil keseluruhan," kata Trimedya, saat dihubungi, Rabu (20/8/2014) malam.

Trimedya mengatakan, sesuai jalannya persidangan yang dimulai pada 6 Agustus 2014, saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menurut dia tak mampu membuktikan adanya praktik kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif.

Dengan alasan itu, kata Trimedya, cukup baginya untuk berkeyakinan bahwa PSU tak akan digelar. Terlebih lagi, ujar dia, bila hasil PSU tak akan memengaruhi perolehan suara secara nasional.

Pada Kamis (21/8/2014), MK akan membacakan putusan terkait gugatan PHPU yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Sidang dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.

Putusan dikeluarkan setelah Majelis Hakim MK memeriksa puluhan saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan Prabowo-Hatta, Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat, dan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pihak terkait.

Selain pemeriksaan saksi, Majelis Hakim MK juga telah memeriksa seluruh bukti yang diajukan Prabowo-Hatta dan KPU. Rapat permusyawaratan hakim (RPH) kemudian digelar secara tertutup selama tiga hari berturut-turut untuk menyiapkan putusan ini.

Dalam permohonannya, tim hukum Prabowo-Hatta menyampaikan bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014 tidak sah menurut hukum. Alasannya, perolehan suara Jokowi-JK dinilai diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU.

Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta mendalilkan Pilpres 2014 cacat hukum karena berbagai alasan. Salah satu alasan itu adalah perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) faktual sebagaimana hasil rekapitulasi KPU pada 22 Juli 2014 dengan SK KPU No 477/Kpts/KPU/13 Juni 2014.

Selain itu, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta juga menduga KPU beserta jajarannya melanggar peraturan perundang-undangan terkait pilpres. Di antara UU yang diduga dilanggar adalah UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, serta Peraturan KPU Nomor 5, 18, 19, 20, dan 21 Tahun 2014.

Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang menetapkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Setelah itu, Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan perolehan suara yang benar adalah yang dicantumkan dalam berkas gugatan, yakni pasangan Prabowo-Hatta dengan 67.139.153 suara dan pasangan Jokowi-JK dengan 66.435.124 suara.

Jika MK berpendapat lain, maka pasangan calon tersebut meminta Jokowi-JK didiskualifikasi karena menurut mereka telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilu presiden, lalu digelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia.

Bila MK punya pendapat yang berbeda, kubu Prabowo-Hatta meminta digelar pemungutan suara ulang di sejumlah tempat pemungutan suara yang menurut kubu Prabowo-Hatta bermasalah. Jika MK tetap berpendapat lain, kubu Prabowo-Hatta meminta putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini.
(KOMPAS.com)

Pukul 14.00 WIB MK Ketuk Palu, Ini Kilas Balik Sengketa Pilpres 2014

DELIKBERITA.COM | JAKARTA - Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan atas perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di ruang sidang pleno Gedung MK Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014) pukul 14.00 WIB.

Dalam sidang ini, kesembilan anggota Majelis Hakim Konstitusi akan bergantian membacakan putusan atas permohonan yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tersebut.

Pokok permohonan

Dalam gugatan sengketanya, Prabowo-Hatta meminta MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014. Pasangan nomor urut satu dalam Pemilu Presiden 2014 ini meminta mereka ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan perhitungan suara dari kubu ini.

Jika MK berpendapat lain, maka pasangan calon tersebut meminta Jokowi-JK didiskualifikasi karena menurut mereka telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilu presiden, lalu digelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia.

Bila MK punya pendapat yang berbeda, kubu Prabowo-Hatta meminta digelar pemungutan suara ulang di sejumlah tempat pemungutan suara yang menurut kubu Prabowo-Hatta bermasalah. Jika MK tetap berpendapat lain, kubu Prabowo-Hatta meminta putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini.

Sidang para hakim
Untuk mengambil putusan soal pilpres ini, sembilan hakim konstitusi menggelar sidang pleno tertutup. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara jika dan hanya jika musyawarah tak mendapatkan mufakat.

Wartawan sempat melihat langsung sidang pleno tersebut, Selasa (20/8/2014), untuk sekadar mengambil gambar dan melihat suasana sidang. Saat itu Wakil Ketua MK Arief Hidayat sempat berseloroh terkait beratnya menangani sengketa pilpres. "Lama-lama kantong mata saya kayak Pak SBY," ujar dia.

Adapun Ketua MK Hamdan Zoelva enggan berkomentar apapun terkait sengketa pilpres yang sedang dikerjakan. Namun, dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, dia memastikan bahwa MK tak akan diintervensi oleh siapapun dalam mengambil putusan.

Alternatif dari putusan yang dapat dikeluarkan MK adalah mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak seluruhnya permohonan yang diajukan oleh Prabowo-Hatta. Putusan MK bersifat final dan mengikat, tak bisa diubah oleh siapa pun dengan cara apapun.

Sikap para pihak

Para pihak yang terlibat dalam perkara ini sama-sama memperlihatkan sikap optimistis, dengan cara yang berbeda-beda. Prabowo-Hatta sebagai pemohon, misalnya, menyatakan optimismenya dengan mengatakan masih punya cara lain kalaupun permohonan sengketanya lewat MK ditolak.

Pasangan nomor urut 1 itu juga menempuh langkah di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan juga jalur peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Langkah politik pun sudah mereka wacanakan berupa pembentukan panitia khusus pemilu presiden di DPR. "MK hanya salah satu cara kita," kata anggota tim Prabowo-Hatta Andre Rosiade.

Sebaliknya, kubu Jokowi-JK yang menjadi pihak terkait dalam perkara ini mengaku tidak mempersiapkan apapun jika kalah dalam sengketa hasil Pemilu Presiden 2014. Mereka juga mengimbau kepada Prabowo-Hatta agar menerima apapun putusan yang diambil MK.

"Hanya MK yang bisa membatalkan hasil pemilu. Oleh karena itu, maka apapun putusan MK, harus dianggap sebagai sesuatu yang akhir dan final," kata anggota tim hukum Jokowi-JK Taufik Basari.

Adapun Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan kesiapan mendengarkan apapun putusan MK. "Apapun yang diputuskan, KPU akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Klaim massa dan antisipasi keamanan

Kubu Prabowo-Hatta mengatakan sidang putusan ini akan turut didengarkan oleh ribuan orang pendukungnya. Jumlah massa itu disebut bisa menutup sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat,  Jakarta Pusat, tempat gedung MK berada. "Dari patung kuda sampai istana tertutup semua," ujar Andre yang juga koordinator tim relawan.

Sebaliknya, pihak Jokowi-JK justru mengimbau pendukung dan relawannya untuk tidak turun ke jalan. Pengerahan massa diyakini akan membuat potensi kisruh semakin tinggi.

Kapolri Jendral Sutarman meminta masyarakat tidak resah menjelang putusan MK. Status siaga satu sudah ditetapkan, kata dia, dan dua pertiga dari kekuatan Polri akan diterjunkan. "Polri dan segenap kekuatan lain, termasuk TNI, siap mengamankan, siap menjamin Indonesia aman," ujar Sutarman.

Panglima TNI Jendral Moeldoko mengimbau massa yang akan turun ke jalan untuk menjalankan aksi damai tanpa harus diselingi aksi-aksi anarkis. "Jangan coba-coba melakukan tindakan yang merusak, kami akan bertindak keras," ujar dia. (Sumber: Kompas.com)

Polres Bangkalan tangkap pengedar sabu di pintu tol Suramadu

Foto Ilustrasi: Gerbang Suramadu
Delikberita.com | Bangkalan - Petugas Kepolisian Polres Bangkalan, Jawa Timur, menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu di pintu tol Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

Orang itu bernama MS bin Matd (35) warga Kecamatan Banyuates Sampang, dan telah ditahan di Mapolres Bangkalan, kata Wakapolres Bangkalan Kompol Herlambang, Rabu malam.

Dari tangan MS, diamankan barang bukti sabu seberat 15 gram. Rencananya barang haram tersebut akan dibawa ke Tretes Kabupaten Pasuruan.

Menurut Wakapolres, keberhasilan petugas menangkap pengedar narkoba jenis sabu-sabu itu berdasarkan informasi dari masyarakat.

Polisi, kata dia, menerima pesan singkat yang menyebutkan bahwa ada seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu yang hendak melintas di Jembatan Suramadu.

"Berdasarkan informasi itu kami perintahkan anggota untuk melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar adanya, saat itu ada seseorang yang hendak melintas di jembatan itu dengan mengendarai kendaraan sebagaimana yang telah disebutkan itu," katanya.

Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita mobil yang dikendarai saat hendak melintas di Jembatan Suramadu.

Polisi dapat menjerat tersangka dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara.

Selain terancam pidana penjara, pengedar narkoba asal Banyuates, Sampang itu juga terjerat dengan pidana denda Rp8 miliar.

Wakapolres mengatakan, selama ini memang banyak warga yang menginformasikan bahwa Madura masih menjadi tempat peredaran narkoba di Jawa Timur.

Penangkapan terhadap tersangka kasus narkoba oleh Polres Bangkalan merupakan kedua kali dalam tiga hari terakhir ini. Sebelumnya polisi juga berhasil menangkap seorang pengguna narkoba yang lokasinya tidak jauh dari Jembatan Suramadu.

Ada dugaan Madura menjadi jalur darat penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu dari Malaysia. "Kami pernah menangkap pengedar narkoba, yang barangnya berasal dari Kalimantan, dan setelah ditelusuri lebih lanjut, juga berasal dari Malaysia," ungkap Wakapolres.
(ANTARA News)

Menanti Kejutan Akhir Drama Pilpres

Anggota kepolisian berjaga di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (20/8). Polri mengerahkan 22 ribu personel guna mengamankan jalannya sidang MK dengan agenda pembacaan putusan sengketa Pilpres 2014 pada hari Kamis, 21 Agustus 2014. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)
Delikberita.com | Jakarta - Perjamuan pesta demokrasi lima tahunan pada 9 Juli 2014 telah usai, namun tidak dengan berbagai persoalan yang muncul baik selama maupun setelah pelaksanaannya.

Sebagai "event organizer" pesta demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan banyak tudingan di balik penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Terjadi banjir gugatan, tidak hanya di lembaga tertinggi bidang ketatanegeraan Mahkamah Konstitusi, pengaduan juga dilayangkan ke dewan kehormatan yang mengurusi perilaku para anggota lembaga penyelenggara Pemilu.

Umumnya, gugatan-gugatan tersebut diajukan oleh pihak yang kalah dalam kompetisi lima tahunan itu, dengan dalih pelaksanaan Pilpres tidak berjalan sebagaimanaa asas jujur, langsung, dan adil.

Di MK, tim kuasa hukum pasangan calon nomor rrut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menuntut dilakukannya pemungutan suara ulang di 5.949 tempat pemungutan suara (TPS delapan provinsi, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Maluku Utara, Bali, Papua, Papua Barat dan Jawa Tengah.

Mereka menduga terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif di hampir seluruh wilayah Tanah Air, sehingga menyebabkan perolehan suara mereka berkurang.

"Ada satu ibu, seorang ibu, yang datang ke tempat pemungutan suara lalu ditanya oleh petugas penyelenggara mau memilih siapa, nomor satu atau nomor dua. Begitu dia katakan Nomor Satu, tidak diperkenankan (memilih). Ibu-ibu (itu) masih hidup, ada di Bendungan Hilir," kata Prabowo mencontohkan salah satu kasus dugaan kecurangan dalam sidang perdana PHPU di MK beberapa waktu lalu.

Dalam gugatannya, Tim Prabowo-Hatta menduga telah terjadi pelanggaran seperti pihak penyelenggara yang tidak menjalankan tugasnya sesuai peraturan, tidak menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu maupun Bawaslu, adanya mobilisasi pemilih dengan kedok Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

Selama proses persidangan PHPU berlangsung, muncul sejumlah kesaksian yang menyatakan penyelenggara Pemilu di tingkat bawah tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Satoniha Duha, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Nias Selatan ketika bersaksi di MK mengaku telah mencoblosi sisa surat suara yang ditujukan untuk pasangan calon Nomor Urut Dua Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Anggota KPPS di TPS 3 Desa Bawolahus itu mengaku bersama enam anggota lainnya sepakat untuk mencoblosi sendiri sisa surat suara tersebut.

"Saya mencoblosi enam lembar, yang lain dibagi-bagi. Saksi tidak tahu (karena) pencoblosan dilakukan setelah pemilih dan saksi meninggalkan TPS. Saya sadar itu tindak pidana, tetapi saat itu yang saya lakukan hanya bersikap loyal kepada anggota KPPS lain dan menghargai kesepakatan yang telah dibuat untuk mencoblosi sisa surat suara itu," kata Satoniha saat memberikan kesaksiannya untuk Prabowo-Hatta.

Selain itu, saksi mandat Prabowo-Hatta di Awa Butu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua dengan lantang dan penuh percaya diri mengatakan bahwa pada 9 Juli tidak ada aktivitas Pemilu di kampungnya.

Novela Nawipa, yang sempat menjadi "trending topic" atas kesaksiannya di sidang PHPU MK, ngotot menyatakan tidak ada aktivitas pemungutan suara di Awa Butu.

"Tidak ada aktivitas pemilihan, di kampung kami tidak ada di Kampung Awa Butu, tidak ada TPS, tidak ada bilik suara," katanya.

Namun, ketika Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan apakah terdapat petugas KPPS dan kegiatan pemilu di tingkat Distrik, Novela enggan menjawab.

"Saya tidak tahu pak, jangan nanya saya. Saya di situ tidak tahu apa-apa karena tidak ada kegiatan pemilu. Saya tidak mau menjawab, saya hanya mau jawab di Kampung Awa Butu yang lain tanya ke penyelenggara," kata dia dengan logat khas masyarakat timur.

Gugatan Kode Etik

Sementara itu, KPU juga harus menghadapi gugatan atas dugaan pelanggaran kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena dalam pelaksanaan proses Pemilu individu KPU dinilai tidak independen.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan persidangan di DKPP berbeda dengan MK. Di DKPP, yang menjadi aduan adalah sikap pribadi para anggota lembaga penyelenggara Pemilu.

Artinya, jika terbukti ada tindak pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu, maka sanksi terberat adalah pemecatan para komisioner dari KPU.

Selain itu, di DKPP juga tidak ada batas waktu penyerahan laporan aduan dari pihak-pihak pengadu. Hal itu terlihat dari berkas pengaduan awal yang berjumlah sembilan aduan bertambah menjadi 14 aduan hingga di akhir sidang.

"Kalau misalnya kami harus katakan bahwa kasus 14 laporan pengaduan itu melanggar kode etik, maka akan diberi tindak lanjut berupa sanksi. Kalau terbukti bersalah, jangan berkecil hati. Tujuan dari DKPP bukan untuk menyakiti, melainkan menjaga kehormatan dari institusi. Sebaliknya, gantian yang lain meneruskan pekerjaan," katanya.

Para pengadu dugaan pelanggaran kode etik di DKPP, antara lain Sigop M Tambunan (Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik), Ir Tonin Tachta Singarimbun dan Eggi Sudjana (Tim Aliansi Advokat Merah Putih), Ahmad Sulhy (Tim Kampanye Pasangan Prabowo-Hatta DKI Jakarta), Bambang (Gerakan Rakyat Indonesia Baru), Mas Soeroso (Pimpinan Cabang Relawan Gerindra atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Prabowo-Hatta Kabupaten Banyuwangi) dan Wawan Pribadi (Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Jokowi-Kalla Kabupaten Sukoharjo).

Permasalahan yang diadukan ke DKPP mulai dari dugaan pelanggaran administrasi pencalonan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dibiarkan KPU, insiden pembukaan kotak suara tanpa perintah MK, serta tidak dijalankannya rekomendasi Bawaslu oleh KPU.


Menanti Kejutan

Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay, ditemui di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya mempercayakan proses peradilan kepada masing-masing majelis, baik di MK maupun di DKPP.

Sidang putusan perkara di MK dan DKPP rencananya akan dilakukan serentak pada Kamis (21/8), dengan waktu yang berbeda.

"Kami sudah memberikan keterangan sebagaimana dalam proses persidangan kemarin-kemarin. Kami sudah memeriksa kembali dokumen yang diperlukan dan menyampaikan kesimpulan kami secara tertulis. Intinya, kami berpandangan dalil-dalil mereka tidak terbukti, kami menolak," kata Hadar.

Berdasarkan proses persidangan, KPU melihat tidak ada bukti atau keterangan yang menguatkan permohonan pemohon terkait hingga membuat hasil Pilpres tersebut dibantah.

"Tapi kami tidak tahu juga kalau tiba-tiba besok ada kejutan dari DKPP atau MK, tapi sejauh pemahaman kami selama proses pembuktian di persidangan itu tidak terbukti," kata Hadar.

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik menegaskan pihaknya optimistis permohonan yang dilayangkan kubu Prabowo-Hatta tidak akan dikabulkan oleh MK. Dia meyakini proses pelaksnaan Pilpres telah berjalan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

"Kami tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon, tetapi kami tetap dalam kerangka bahwa kami adalah penyelenggara Pemilu yang independen. Sehingga, apa pun putusannya kami akan menerima," kata Husni.

DKPP akan menggelar sidang Putusan di Gedung Kementerian Agama di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada pukul 11.00 WIB, yang tiga jam kemudian Mahkamah Konsitusi menyelenggarakan sidang Putusan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada pukul 13.00 WIB. (Antara.com)

Kerugian Laka Arus Mudik Tembus 5 Milyar

Delikberita.com | Jakarta - Data kecelakaan lalu lintas arus mudik dan balik pada hari Jumat 1 Agustus 2014 se nasional dari NTMC adalah terdapat 193 kejadian, 61 meninggal dunia, 53 jiwa luka berat, 264 luka ringan, kerugian Rp. 578.650,-

Data tersebut dihimpun oleh NTMC Korlantas dari beberapa sumber yang melaporkan kejadian dari hasil pantauan di lapangan seperti yang dilakukan Senkom Mitra Polri dan lainnya yang sedang melakukan operasi Ketupat 2014 di seluruh Indonesia bersama Polri di semua tingkatan mulai Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek. Data yang diperoleh oleh anggota Senkom Mitra Polri dilapangan dilaporkan dan diterima Poskonas 1 Senkom Mitra Polri di NTMC Korlantas Polri di Jakarta.

Sedangkan data  kejadian sampai dengan hari Jumat pukul 00.00 WIB mulai H-7 secara nasional adalah: terdapat 2.196 kejadian, 490 orang meninggal dunia, 757 orang luka berat, 2.859 orang luka ringan, kerugian 5 milyar 285 juta 628 ribu 100 rupiah.

“Sampai dengan H+2 jumlah korban kecelakaan baik yang meninggal dunia, luka berat, hingga luka ringan mengalami penurunan dibandingkan dengan arus mudik tahun lalu,” kata Sudirman, Ketua Harian Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Kementerian Perhubungan, Jumat (1/8).

Meski jumlah kejadian kecelakaan terjadi penurunan, pihaknya tetap menyayangkan adanya ratusan korban jiwa yang meninggal dunia selama arus mudik lebaran 2014.

Menurutnya, terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebagian besar disebabkan kelalaian para pengendara, misalnya, memaksa tetap berkendara dalam kondisi lelah atau mengantuk. Dia pun menyarankan agar para pemudik yang kelelahan berkendara beristirahat di posko-posko yang tersedia di sejumlah ruas jalur mudik.

Sementara itu Susilo Bambang Yudhoyono presiden dalam kunjungannya di Poskonas 2 Senkom Mitra Polri di Kementerian Perhubungan Jakarta berpesan, agar mengutamakan keselamatan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang terbaik.

"Utamakan keselamatan dan keamanan, memberikan pelayanan yang terbaik, kita harus memberikan layanan terbaik," ujar SBY dalam telewicaranya langsung di Kemenhub, Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Kunjungan presiden tersebut didampingi Wakil Presiden Boediono untuk mengechek persiapan lebaran di beberapa titik di wilayah Indonesia yang dipersiapkan oleh Kemenhub.
Selain mengechek sarana-sarana dan teknologi yang dipersiapkan Kemenhub. Presiden SBY juga melakukan telewicara dengan beberapan perwakilan dari Dinas Perhubungan di setiap provinsi. (WG)
 

YAMAHA MIO FINO CLASSIC

YAMAHA MIO FINO CLASSIC

-

-

MUSIC | Demi Lovato - Let It Go (from "Frozen") [Official]

Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Menguak Yang Tersembunyi | www.delikberita.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by daguku